Kembali Disuarakan Golkar, Koalisi Permanen Bantu Soliditas Pemerintahan

 Sebelumnya 
Ia menambahkan, tanpa deklarasi resmi pun, PAN telah mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam tiga kali pemilihan presiden. “Kita tidak perlu mengumumkan secara resmi, tapi kalau dilihat sejarah dan rekam jejak, kita tiga kali bersama Pak Prabowo dan Gerindra. Secara de facto sudah koalisi permanen,” katanya. 

Eddy menilai besar kemungkinan PAN kembali bersama Prabowo dan Gerindra pada Pilpres 2029. “PAN lahir batin sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Pak Prabowo dan Gerindra,” ujarnya. 

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai usulan koalisi permanen sejalan dengan arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. 

Baca juga : Buntut Trump Hajar Iran, Airlangga: Kita Aman

“Usulan ini sangat baik. Pak Surya Paloh selalu menyampaikan bahwa NasDem berada di dalam pemerintahan dan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Sahroni. 

Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Badaruddin Andi Picunang juga menyatakan persetujuannya terhadap wacana koalisi permanen yang sebelumnya pernah disampaikan pendiri PSI, Jeffrie Geovanie. 

“PSI setuju dengan koalisi permanen. Saya kira partai pengusung dan pendukung Prabowo–Gibran sepakat hingga akhir masa jabatan. Bahkan, ada partai di luar itu yang siap bergabung,” ujarnya. 

Baca juga : Soedeson Tandra: Demo Tak Perlu Izin, Tapi Pemberitahuan

Lalu apa penilaian pengamat? Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, usulan koalisi permanen bertujuan memastikan koalisi pemerintahan Prabowo tetap solid dalam mengamankan agenda-­agenda prioritas. Ia optimistis koalisi permanen dapat terwujud, salah satunya tercermin dari dukungan partai koalisi pemerintah terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

“Bahkan Demokrat yang awalnya kontra akhirnya berbalik arah mendukung,” ujar Adi, Selasa malam. 

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan bahwa soliditas koalisi akan benar­-benar diuji saat menghadapi isu­isu sensitif, seperti kesejahteraan, hukum, dan ekonomi. “Soliditas koalisi akan terlihat ketika para menteri dari partai politik bekerja secara optimal dan profesional,” katanya. 

Baca juga : Prof Juanda: Bentuk Pengekangan Terhadap Aspirasi

Sedangkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, sistem politik Indonesia sejatinya tidak mengenal konsep koalisi permanen, bahkan dalam pemilu sekalipun. 

Menurut Dedi, koalisi permanen tidak serta­-merta menjamin soliditas pemerintahan karena tidak ada kewajiban hukum bagi partai politik untuk mendukung kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. 

“Koalisi permanen akan sulit tercapai selama sistem politik tetap terbuka dan demokratis. Partai politik tidak bisa menjanjikan loyalitas permanen,” pungkasnya. [UMM/FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.