Tren Kebocoran Data Terus Naik, Pakar Nilai Keamanan Siber Perlu Diperkuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang kebocoran data dan serangan siber di Indonesia terus meningkat sepanjang 2022 hingga 2025. Di tengah masifnya transformasi digital, kesiapan sistem keamanan siber nasional dinilai belum mampu mengimbangi laju digitalisasi, sehingga risiko kebocoran data kian mengkhawatirkan.

Pakar Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Suhono Harso Supangkat, menilai kondisi tersebut dipicu lemahnya fondasi keamanan siber, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Menurut Suhono, pertumbuhan layanan digital belum diiringi dengan penguatan sistem keamanan yang memadai. Banyak institusi dinilai lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan layanan dibandingkan pembangunan arsitektur keamanan serta manajemen risiko siber.

“Transformasi digital berjalan sangat cepat, tetapi keamanan sibernya tertinggal. Banyak sistem dibangun tanpa pendekatan security by design, sehingga rentan dieksploitasi pelaku kejahatan siber,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan, tingkat kematangan keamanan siber nasional masih relatif rendah. Sejumlah organisasi belum memiliki Chief Information Security Officer (CISO), jarang melakukan uji keamanan berkala, serta belum menerapkan standar modern seperti zero-trust architecture.

Baca juga : OJK Perkuat Sistem Keamanan Siber BPD

“Kondisi ini membuat serangan siber relatif mudah dilakukan dan dapat terjadi secara masif,” katanya.

Suhono juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dinilai belum optimal.

Meski regulasi telah berlaku, pelaksanaannya masih terkendala oleh belum lengkapnya aturan teknis, belum terbentuknya otoritas pengawas independen, serta minimnya penegakan sanksi.

“Tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera sulit tercipta,” ujarnya.

Di sisi lain, berkembangnya pasar gelap data global turut mendorong meningkatnya kasus kebocoran. Data pribadi masyarakat Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi, seiring besarnya jumlah penduduk dan masih rendahnya literasi keamanan digital.

Baca juga : Target Lifting Minyak 2025 Tercapai, Pakar Apresiasi Kinerja Pertamina

Untuk menjawab tantangan tersebut, Suhono menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terstruktur.

Salah satunya dengan membentuk otoritas perlindungan data independen yang memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, dan penjatuhan sanksi.

Selain itu, pemerintah perlu mewajibkan standar keamanan minimum nasional bagi seluruh pengelola data, termasuk audit keamanan tahunan, pembentukan tim respons insiden, serta kewajiban pelaporan kebocoran data maksimal 72 jam sejak kejadian.

Indonesia juga dinilai perlu membangun pusat ketahanan siber nasional berbasis kecerdasan buatan guna memperkuat deteksi dini dan respons serangan secara real time.

Di luar aspek teknologi, investasi pada sumber daya manusia di bidang keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga profesional di sektor tersebut.

Baca juga : Kebocoran Data Pribadi Meningkat, DPR Soroti Implementasi UU PDP

Untuk mencegah kebocoran data berulang, Suhono menekankan pentingnya perlindungan data secara menyeluruh, mulai dari pengamanan sistem, pengendalian akses, hingga peningkatan literasi keamanan digital bagi pegawai dan masyarakat.

“Perlindungan tidak bisa dilakukan secara parsial. Organisasi perlu membangun sistem keamanan berbasis pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat, termasuk enkripsi data, pengendalian akses ketat, audit keamanan berkala, serta tim khusus penanganan insiden siber,” tegasnya.

Ia menambahkan, faktor manusia juga memegang peran krusial. Banyak kebocoran data bermula dari kelalaian pengguna dan serangan rekayasa sosial (social engineering).

Dengan kombinasi teknologi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, kebocoran data di Indonesia dinilai dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.