Demokrasi Berdaya Tahan di Era Prabowo, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap politik Indonesia menunjukkan kestabilan tapi tetap dinamis. Berbagai kebijakan dan sikap Presiden dalam dua tahun terakhir, menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kokoh dengan penghormatan yang disiplin terhadap prosedur demokratis. 

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh, justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando tegas Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Iwan menjelaskan, salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog).

Baca juga : Pesilat Indonesia Siap Dukung Misi Prabowo Bawa Pencak Silat Ke Olimpiade

Kekhawatiran kembalinya kontrol ketat terhadap informasi di bawah kepemimpinan Prabowo, tidak terbukti secara sistemik. 

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibanding tahun 2024, yang tercatat dengan skor 69,36.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat fakta tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” urai Iwan.

Baca juga : Prabowo Kecam Serangan Terhadap 3 TNI di Lebanon

Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan, sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis. Ini berarti, legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN.

Iwan juga menekankan, kepemimpinan tegas Prabowo tidak menutup ruang dialog. Menurutnya, pemerintah justru mengadopsi pendekatan ‘tanding narasi’ di ruang digital. Kritik dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.

Baca juga : Lindungi Rakyat dari Berbagai Tantangan, Prabowo Minta Doa dan Dukungan Ulama

“Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum, juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa,” beber Iwan.

Menurutnya, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional. 

“Kebebasan sipil di era ini tak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi, agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” tandas Iwan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.