Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Jalankan Amanat Konstitusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) dinilai mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip bebas dan aktif.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri Idrus Marham, menyikapi dinamika pro dan kontra di dalam negeri terkait langkah Presiden Prabowo bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuk ke dalam BoP, Ketua Umum Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia meyakini Presiden Prabowo telah mengambil keputusan secara matang dan penuh perhitungan. Ini bukan keputusan reaktif,” kata Idrus di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Idrus menegaskan, dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina serta upaya mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza merupakan mandat konstitusional, bukan sikap pragmatis jangka pendek.

Ia merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta amanat Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri Indonesia bukan pasif dan bukan pula netral nilai. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menegaskan bahwa Indonesia berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” ujarnya.

Baca juga : PM Albanese Puji Kepemimpinan Prabowo, Komit Jaga Keamanan Kawasan

Menurut Idrus, kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan dinamis.

Ia juga menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum dan kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” kata Idrus.

Ia menjelaskan, pendekatan politik luar negeri Indonesia menempatkan seluruh negara sebagai mitra, bukan musuh atau lawan. Indonesia, lanjut dia, memilih sikap aktif, dinamis, dan produktif dalam mendorong perdamaian global, tanpa meninggalkan ideologi Pancasila dan kepentingan nasional.

Dalam konteks Dewan Perdamaian Gaza, Idrus menyebut tujuan utama forum tersebut adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 poin Rencana Perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah pascakonflik.

Meski dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia, kata Idrus, tidak bergabung dengan niat mengikuti arus politik Amerika Serikat.

Baca juga : Sambut PM Albanese, Prabowo Perkuat Pilar Pendidikan dan Ekonomi RI-Australia

“Indonesia justru melihat adanya kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap hadir di meja perundingan. Tanpa keterlibatan aktif, Indonesia berisiko tersingkir dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina,” ujarnya.

Idrus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menempatkan keterlibatan Indonesia dalam BoP sebagai bentuk komitmen kemanusiaan yang lebih langsung dan efektif bagi masyarakat Gaza.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang berperan signifikan di dalam Dewan tersebut karena hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara Muslim berpengaruh seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

“Indonesia berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BoP, agar kebijakan yang diambil tidak monolog satu blok dan tetap mempertimbangkan aspirasi kemerdekaan Palestina,” kata Idrus.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Indonesia memandang forum tersebut sebagai sarana untuk secara langsung mengadvokasi solusi dua negara (two-state solution), stabilisasi kawasan, serta rekonstruksi pascakonflik.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejak diplomasi Indonesia yang secara konsisten mendukung Palestina di berbagai forum internasional, termasuk Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan tingkat tinggi negara-negara dunia Islam.

Baca juga : Ketua Dewan Pers Kenang Era Koran Sebagai Pusat Wacana Sosial Dan Intelektual

Meski demikian, sejumlah pengamat hubungan internasional mengingatkan agar Indonesia tetap memiliki agenda yang jelas dan tidak sekadar menjadi simbol partisipasi.

Menanggapi hal itu, Idrus menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memandang kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral yang diperlukan dalam proses perdamaian.

“Indonesia bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara besar dan aspirasi dunia Islam. Pesan kita konsisten: Palestina harus merdeka dan hidup berdampingan secara adil,” ujarnya.

Dengan pijakan konstitusional dan dukungan politik domestik, Idrus menilai langkah Presiden Prabowo bukan sekadar mengikuti arus global, melainkan upaya aktif membentuk arah diplomasi perdamaian dunia. “Diplomasi Presiden Prabowo biarlah mengalir, tapi tidak hanyut. Konsisten pada prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina,” kata Idrus menutup pernyataannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.