Intelijen Harus Tepat Ukur Ancaman Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

 Sebelumnya 
Di dalam diskusi, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menegaskan, intelijen bukanlah subjek hukum. Karena itu, tanggung jawab penggunaan intelijen melekat pada organisasi, bukan pada alat itu sendiri.

“Intelijen bukan subjek hukum. Intelijen adalah alat dari badan hukum. Undang-undang itu mengikat orang dan organisasi, bukan alat. Karena itu yang menjadi subjek hukum adalah organisasi,” ujar Ponto.

Menurut dia, intelijen selalu bekerja dalam sistem komando dan berada di bawah kendali organisasi. Dengan demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada pimpinan.

Baca juga : APINDO Beberkan Bottleneck Hilirisasi Di Tengah Tekanan Geopolitik Global

Di sisi lain, pengamat intelijen Ridwan Habib menyoroti pentingnya integrasi antar lembaga melalui konsep joint intelligence. Ia menilai, tantangan global—terutama terkait lalu lintas data internasional—menuntut sistem intelijen yang lebih terkoordinasi dan terpadu.

Ridwan mengungkapkan, arus data global bahkan melintasi infrastruktur Indonesia tanpa kontrol penuh. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keamanan informasi nasional.

“Terdapat sekitar 858 terabyte data elektronik yang melewati jalur kabel Indonesia,” ujarnya.

Baca juga : PLN dan Kejari Jakarta Barat Perkuat Pengamanan Aset untuk Keandalan Listrik

Karena itu, Ridwan mendorong pembentukan pusat data intelijen terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kerja antar lembaga. Selain itu, sistem terintegrasi juga akan memudahkan Presiden dalam menerima laporan yang komprehensif dan terstruktur.

Sementara itu, Dosen FISIP UI Broto Wardoyo menilai persoalan intelijen juga dipengaruhi oleh cara pandang yang masih parsial. Ia menekankan bahwa konsep joint intelligence harus dipahami sebagai satu sistem besar, bukan sekadar kerja sama sektoral.

Menurut Broto, potensi kegagalan intelijen juga dapat muncul dari faktor budaya organisasi, seperti struktur hierarki yang terlalu kaku. “Intelijen tidak harus transparan, tetapi harus akuntabel,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.