Dipusatkan di Sorong, Hashim Akan Pimpin Renovasi 21 Ribu Rumah di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo akan memimpin langsung pelaksanaan renovasi 21 ribu rumah secara serentak di enam provinsi di Papua pada 27 April 2026.

Peluncuran program akan dipusatkan di Kota Sorong sebagai titik awal gerakan besar pembangunan hunian layak bagi masyarakat Papua.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, tahap awal program menargetkan sedikitnya 21 ribu unit rumah yang akan direnovasi atau dibedah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Total 42 kabupaten/kota, setiap daerah akan mendapatkan sekitar 500 unit rumah,” ujar Ara, sapaan Maruarar, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (16/4/2026).

Mantan anggota DPR empat periode itu menegaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi salah satu program perumahan terbesar di era pemerintahannya.

Baca juga : Program Presiden Renovasi 21 Ribu Rumah Di Papua Dimulai, Ara: Ini Gerakan Besar

“Saya sudah komunikasi, Pak Hashim siap hadir memimpin langsung pelaksanaan renovasi tahap pertama di Sorong,” kata Ara.

Menurut dia, program ini bukan sekadar bedah rumah, melainkan gerakan besar menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

“Ini program terbesar di era Presiden Prabowo untuk masyarakat yang belum memiliki rumah layak,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun tanpa agunan.

“Ini untuk mencegah praktik rentenir di Papua,” ujarnya.

Baca juga : Ancol Akan Reklamasi & Bangun Beach Club

Kementerian PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah seperti Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program dijalankan berbasis data BPS agar tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah merampungkan kebijakan terkait SLIK yang akan mempermudah masyarakat memiliki rumah meski memiliki catatan kredit di bawah Rp1 juta.

“Kami akan membentuk tim kerja bersama OJK dan BP Tapera untuk mengawal implementasi SLIK di lapangan,” tambahnya.

Data Berbasis By Name By Address

Baca juga : Pemerintah Akan Renovasi 400 Ribu Rumah Masyarakat Miskin di 2026

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, program ini didukung data statistik komprehensif mulai dari backlog perumahan hingga data rumah tidak layak huni berbasis by name by address.

“Dengan data statistik, intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, wilayah Papua masih memiliki angka rumah tidak layak huni yang tinggi, terutama di Papua Pegunungan sekitar 89 persen dan Papua Tengah sekitar 67 persen.

Amalia menambahkan, Sorong dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di wilayah Papua Barat Daya.

“Kota Sorong menjadi lokasi peluncuran karena kebutuhan perumahan paling tinggi,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.