Pengamat: Evaluasi Harus Objektif, Jangan Karena Tekanan Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menilai, desakan agar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya pasca insiden tabrakan antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, tidak tepat.

Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dikaji secara objektif dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Muslim, dalam tata kelola perusahaan negara, evaluasi terhadap pimpinan tidak dapat hanya didasarkan pada satu peristiwa, terlebih ketika penyebab kecelakaan belum ditetapkan secara resmi.

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan atau asumsi sesaat. Penting bagi publik untuk menunggu hasil investigasi yang komprehensif,” ujar Muslim Arbi, Rabu (29/4/2026).

Baca juga : Pesan Dirut LPDP ke Awardee: Pakai Duit Pajak, Harus Jaga Nama Baik Indonesia

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas kecelakaan transportasi bersifat kompleks, melibatkan berbagai aspek mulai dari teknis, operasional, sistem keselamatan, hingga pengawasan internal.

Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika seluruh tanggung jawab langsung diarahkan kepada pimpinan tertinggi tanpa melihat akar persoalan secara menyeluruh.

"Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah," tegasnya.

Muslim juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas di tengah dinamika yang berkembang.

Baca juga : AS Incar Minyak Venezuela, Pengamat: Keadilan Iklim Negara Berkembang Terancam

Ia menyebut, ada indikasi kepentingan tertentu yang perlu dicermati, meskipun hal tersebut masih sebatas dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Di sisi lain, ia menilai kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai transformasi disebut telah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Transformasi tersebut antara lain mencakup digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang disebut mencapai Rp 16,83 triliun.

“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ingatnya.

Baca juga : Badiul Hadi: Beresiko Jadi Alat Tekanan Politik

Lebih lanjut, Muslim menekankan pentingnya investigasi yang menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh. Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.