MA Tolak PK Bos Smelter Tamron, Hukuman 18 Tahun Tetap Berlaku

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi tata niaga timah, Tamron alias Aon, selaku beneficial owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia. Dengan demikian, hukuman 18 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya tetap berlaku.

"Amar putusan: Tolak. Menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana," demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kamis (6/8/2026).

Permohonan PK Tamron terdaftar dengan nomor perkara 3216 PK/PID.SUS/2026 dan diputus pada 22 Juli 2026. Perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Prim Haryadi dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Sutarjo, serta panitera pengganti Ferdian Permadi.

Baca juga : Dari Suap, Judol Sampai Selingkuh, 121 Hakim Dihukum Etik

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Tamron.

Ia juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar dengan subsider satu tahun kurungan serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 3,5 triliun dengan subsider lima tahun penjara.

Namun, pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 18 tahun penjara. Selain itu, denda tetap sebesar Rp1 miliar dengan subsider enam bulan kurungan, sedangkan pidana uang pengganti Rp 3,5 triliun diperberat dengan subsider 10 tahun penjara.

Baca juga : PK Ditolak, Kuasa Hukum Emirsyah Satar Tetap Yakini Asas Ne Bis In Idem

Tamron kemudian mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolaknya melalui putusan yang dibacakan pada 2 Juli 2025.

Perkara kasasi tersebut diperiksa oleh majelis yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dengan hakim anggota Ansori dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Dalam perkara ini, Tamron dinyatakan terlibat bersama sejumlah petinggi PT Timah, para pemilik dan pengelola perusahaan smelter swasta, Harvey Moeis, serta Helena Lim dalam tindak pidana korupsi tata niaga timah.

Baca juga : Tok! MA Tolak PK Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar di Kasus Pengadaan Pesawat

Modus yang dilakukan antara lain melalui kerja sama sewa smelter dengan PT Timah serta penggunaan perusahaan boneka untuk jasa pengangkutan yang pada praktiknya digunakan melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Perkara tersebut menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.