Prabowo Rampingkan BUMN, 750 Perusahaan Tak Produktif Bakal Ditutup

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah terus melakukan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Hingga saat ini, sebanyak 290 dari 1.074 BUMN telah ditutup.

Prabowo mengatakan langkah tersebut telah menghemat biaya operasional atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun. Penghematan antara lain berasal dari berkurangnya biaya gaji direksi, perjalanan dinas, sewa gedung dan sewa kendaraan.

“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, perampingan BUMN akan terus dilakukan. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN paling banyak tersisa 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Sebanyak 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar. Menurutnya, perusahaan pelat merah yang dipertahankan harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Ia juga menargetkan penghematan biaya overhead dapat menembus lebih dari Rp70 triliun. Anggaran yang berhasil dihemat, kata Prabowo, dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca juga : ReJO: Pidato Kenegaraan Prabowo Tegaskan Arah Transformasi Menuju Indonesia Maju

“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” katanya.

Tak Ada Toleransi Permainan Angka

Selain merampingkan jumlah perusahaan, Prabowo menegaskan pemerintah juga membenahi tata kelola BUMN. Ia meminta tidak ada lagi manipulasi laporan, permainan angka maupun laporan palsu dalam pengelolaan perusahaan negara.

“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegasnya.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN pada 2024. Dari hasil koreksi tersebut, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.

Setelah dilakukan pembenahan tata kelola, keuntungan BUMN pada 2025 meningkat menjadi Rp326 triliun. Angka tersebut naik 75,3 persen dibandingkan keuntungan pada 2024.

“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” ujar Prabowo.

Untuk dividen, pemerintah pada awalnya mencatat setoran BUMN pada 2025 sebesar Rp142,3 triliun atau naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga : Prabowo: Indonesia Harus Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Di Tengah Gejolak Global

Namun, Prabowo mengatakan perhitungan tersebut perlu memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN pada tahun yang sama. Setelah dilakukan koreksi, dividen neto BUMN pada 2025 tercatat Rp138 triliun.

Angka tersebut meningkat sekitar 160 persen dibandingkan dividen neto Rp53 triliun pada 2024.

Sementara untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa adanya PMN.

“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo.

Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan pengelolaan BUMN dengan prinsip bisnis yang sehat dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.

Usut Pengurus BUMN Masa Lalu

Baca juga : Prabowo: Negara Tanggung Penuh Iuran JKN 96,8 Juta Warga Miskin & Tidak Mampu

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara yang turut mendukung proses pembenahan dan restrukturisasi BUMN.

Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan badan ad hoc atau mekanisme khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN selama 30 tahun sebelumnya.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah juga dapat memberikan ruang bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat.

Ia menyerahkan pembahasan mengenai kemungkinan pemberian amnesti khusus tersebut kepada wakil rakyat di DPR.

Prabowo menegaskan, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perusahaan negara dikelola secara profesional, efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.