Haris Rusly Moti: Jangan Biarkan Aksi 27 Agustus Ditunggangi Kampanye

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti mengingatkan agar aksi massa pada 27 Agustus 2026 yang membawa isu pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor tetap berlangsung secara damai dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang dapat memperkeruh situasi.

Menurut Haris, tuntutan tersebut pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mencegah kebocoran kekayaan negara serta menindak dan menyita aset hasil kejahatan korupsi yang berkaitan dengan sektor tambang, hutan, dan lahan.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” ujar Haris kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Haris, melalui kepemimpinan yang baru, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini mendapat sorotan publik juga secara bertahap mengalami perbaikan.

Namun, Haris menilai momentum aksi pada 27 Agustus perlu dicermati agar tidak berkembang menjadi situasi yang merugikan masyarakat.

Dia mengaku khawatir adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mengulang ketegangan sosial pada Agustus 2025.

Peristiwa tersebut sebelumnya diwarnai kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara serta meninggalkan duka dengan wafatnya Affan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online (ojol).

Baca juga : HMI MPO Jakarta Raya Minta Kader Tak Terlibat Aksi 27 Agustus

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan mendelegitimasi kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” kata Haris, yang pernah dipercaya menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.

Haris juga mengingatkan agar momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan tidak dimanfaatkan untuk memancing kemarahan komunitas pengemudi ojol maupun masyarakat luas.

Dia meyakini, komunitas pengemudi ojol memiliki pertimbangan yang matang dalam menyikapi berbagai isu.

Menurutnya, DPR RI dan pemerintah juga telah mengakomodasi sejumlah aspirasi yang disampaikan komunitas ojol.

“Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol,” lanjut Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Haris juga mengingatkan masyarakat mengenai teknik information laundering atau pencucian informasi.

Menurutnya, teknik tersebut dapat digunakan untuk membuat informasi yang keliru atau menyesatkan terlihat lebih kredibel dan kemudian mempengaruhi opini publik.

Baca juga : Kapolda-Pangdam Jaya Sambangi Pangkormar, TNI-Polri Kompak Jaga Jakarta Kondusif

Haris menduga teknik tersebut berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk meningkatkan ketegangan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.

Menurut Haris, information laundering merupakan proses ketika disinformasi atau berita palsu yang sebelumnya beredar di media sosial kemudian disebarkan kembali melalui saluran yang dianggap lebih kredibel sehingga terlihat lebih meyakinkan.

“Disinformasi dan berita palsu adalah kontennya, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran,” jelas Haris, yang juga dikenal sebagai aktivis 98 UGM Yogyakarta.

Menurutnya, tanpa teknik tersebut, disinformasi dan hoaks cenderung beredar secara terbatas di ruang-ruang tertentu di media sosial.

“Jika kita cermati, information laundering atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” tukasnya.

Haris menilai fenomena tersebut perlu diwaspadai sebagai bagian dari dinamika komunikasi publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kondisi ekonomi.

Haris juga menyinggung sejumlah proyeksi ekonomi yang sebelumnya memperkirakan rupiah akan mengalami tekanan berat hingga menyentuh Rp 25.000 per dolar AS.

Baca juga : 98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Reformasi

Dia menilai, proyeksi tersebut belum terbukti dan perkembangan terkini justru menunjukkan arah berbeda.

“Namun kenyataannya justru berbalik. Rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan,” imbuhnya. 

Haris menambahkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 di hadapan para wakil rakyat telah memaparkan sejumlah data mengenai pencapaian program pemerintah selama hampir dua tahun masa pemerintahan.

Meski demikian, Haris mengakui masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Kita membutuhkan kerja sama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakan dari penyalahgunaan,” pungkas Haris.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.