Kemendag Tebar Fasilitas Kesehatan di 157 Pasar

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Khusus untuk di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati.

Langkah pemerintah menyalurkan berbagai bantuan guna mengurangi dampak negatif Covid-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) dinilai akan memberi keringanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan kebijakan jaringan pengaman sosial menghadapi Covid-19 antara lain memberi bantuan bansos sembako kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta, dan kepada 600 ribu KPM di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selama tiga bulan, April hingga Juni dengan anggaran Rp 3,42 triliun. 

Bantuan lain, melalui kartu sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM senilai Rp 600 ribu per bulan selama 12 bulan dengan anggaran Rp 43,6 triliun. Ada juga bantuan berupa bantuan melalui Program Keluarga Harapan selama 12 bulan dengan anggaran Rp 37,4 triliun. Selanjutnya, bantuan sosial tunai non Jabodetabek sebanyak Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, April hingga Juni, yang diberikan kepada 9 juta KPM, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dengan anggaran mencapai Rp 16,2 triliun. 

Baca juga : Dubes RI di Addis Ababa Berbagi Info Covid-19 dengan Mahasiswa di Cairo

Piter Abdullah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute, menyebut, langkah bantuan pemerintah tersebut diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. “Ketika ekonomi mengalami tekanan dan berdampak negatif kepada kelompok bawah maka bantuan sosial sangat dibutuhkan,” ujar Piter.     

Piter menjelaskan, pemerintah memang memiliki banyak skema bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak. Ada yang disalurkan kementerian dan ada yang disalurkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong agar koordinasi penyaluran dibangun dengan baik. Jangan sampai bantuan bansos menjadi terlambat diterima. 

“Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan karena masyarakat membutuhkannya segera. Bantuan sembako memang tidak memengaruhi daya beli karena diberikan dalam bentuk barang, tetapi bantuan ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu,” ucapnya. 

Baca juga : Politisi Demokrat Bramantyo Suwondo Sebar 1.000 Paket Sembako

Ia juga berharap, di tengah pandemi, Kemendag dapat menjaga agar harga berbagai kebutuhan sembako terjangkau dan harga stabil. Karena itu, perlu menjaga rantai pasokan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Piter menegaskan, yang menentukan pergerakan harga adalah ketersediaan supply yang mencukupi dan besarnya demand. Karena itu, perlu memastikan ketersediaan barang, agar harga tidak melambung. “Yang diharapkan dari Kementerian Perdagangan adalah lebih kepada menjaga ketersediaan barang,” ucap Piter.

Karena itu, langkah Kementerian Perdagangan dengan melakukan regulasi dan deregulasi, termasuk pelonggaran impor, sudah tepat. Ini dalam rangka menjaga pasokan barang-barang pangan yang tidak cukup diproduksi di dalam negeri, seperti bawang putih, bawang bombai, dan daging sapi. “Pelonggaran impor dibutuhkan dalam rangka menjaga pasokan,” kata Piter. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menekankan, agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya, diperlukan sinergi langkah dan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, beserta pelaku usaha pangan.

Baca juga : Tangkal Covid-19, Lemonilo Sebar Sembako Kepada Ratusan Sopir Taksi

“Pemerintah menyadari antisipasi dampak penyebaran virus Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang memerlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha terkait bapok, maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang, tidak perlu belanja berlebihan, dan selalu menjaga kesehatan,” jelas Mendag.

Mendag juga meminta para pemerintah daerah untuk memantau perkembangan harga dan pasokan bapok secara intensif. Langkah itu dibutuhkan untuk memonitor indikasi kelangkaan barang dan dapat melakukan langkah antisipasi dengan cepat. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.