Belajar Dari Aceh, Freddy Ingatkan Dialog Jakarta-Papua Buka Tabir Merajut Damai

RM.id  Rakyat Merdeka - Tokoh masyarakat Papua, Freddy Numberi mengingatkan pentingnya membuka dialog Jakarta-Papua untuk menciptakan perdamaian di Bumi Cendrawasih. Bagaimana pun, penciptaan stabilitas di Papua bisa belajar dari proses perdamaian di Aceh. 

“Proses perdamaian Aceh merupakan suatu proses yang sangat membanggakan Indonesia. Proses ini justru cerminan demokrasi yang tumbuh dari hasil reformasi tahun 1998. Ini juga menunjukkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang “wise and truthfull” dan menambahkan kepercayaan dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Freddy dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, Rabu (29/7).

Freddy meyakini proses perdamaian Aceh dapat dirujuk sebagai pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Namun butuh pendekatan berbeda. Sebab perbedaan paling mendasar penyelesaian Aceh dengan Papua hanya satu hal. 

Di Aceh, hanya ada satu faksi, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sedangkan di Papua ada banyak faksi. Faksi tersebut yakni, pertama, kelompok “Merdeka Harga Mati” yang digalang oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kelompok kedua, yakni kelompok NKRI Harga Mati. Berikutnya, kelompok moderat. Keempat, kelompok abu-abu. Dan terakhir, kelompok oportunis. "Tiap faksi ini mempunyai kepentingan masing-masing,” jelas Freddy.

Eks Menteri Perhubungan ini menuturkan, proses perdamaian di Aceh memberikan berbagai pembelajaran yang dapat dicontoh pemerintah pusat untuk proses perdamaian di Papua. Yang intinya menekankan pentingnya ‘dialog inklusif’ sesuai ketentuan maupun hukum yang berlaku. Dalam dialog inklusif ini, perdamaian tidak dapat dinegosiasikan secara sepihak antara teman atau kelompok yang sepaham maupun institusi hukum yang ada. 

Baca juga : Pembangunan Daerah Jangan Cuma Bergantung Sama APBD

“Dialog Jakarta-Papua harus melibatkan organisasi yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah maupun mereka yang di luar negeri harus disertakan dalam proses dialog inklusif tersebut,” katanya.

Selain itu, sambung dia, kebutuhan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung dengan kewenangan yang jelas dari Pemerintah Pusat. Dialog juga harus menciptakan nilai-nilai mekanisme yang transparan, bermartabat dan terhormat, termasuk adanya pemantauan internasional agar dapat memonitor dan memastikan bahwa pelaksanaan dialog dan penyelesaiannya dapat dipercaya serta akuntabel. Dialog juga sebaiknya melibatkan pihak luar yang dapat dipercaya oleh pihak Jakarta maupun Papua sebagai mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada.

Freddy juga menekankan dialog Papua-Jakarta sebaiknya menyesuaikan persyaratan kesepakatan yang ada setelah masyarakat sendiri secara demokratis memilih perwakilan mereka sesuai tujuh wilayah budaya yang ada, kemudian diikutsertakan dalam dialog tersebut. Dengan demikian hasil dialog tersebut merupakan hasil bersama.

“Kebutuhan akan perubahan pendekatan dalam sistem politik nasional untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam semangat demokrasi, terhormat dan bermartabat sesuai pilar-pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegas dia.

Seluruh aspek penyelesaian Jakarta-Papua, kata Freddy, harus tercermin dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Freddy lalu mengutip tulisan Timo Kimiviaki dalam penciptaan perdamaian di Papua. 

Baca juga : Perkuat Kerukunan, Pendekatan Dialog Harus Lebih Masif

Timo, kata Freddy, menilai ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kedua belah pihak. Aspek pertama, Gerakan perlawanan di Papua kurang terorganisir daripada perlawanan di Aceh. 

“Karena itu, mekanisme khusus harus dibangun untuk dialog antara negosiator Papua dan konstituen mereka. Mekanisme ini juga bisa memecahkan beberapa masalah yang dihadapi proses perdamaian seperti Aceh,” jelas Freddy.

Aspek kedua, karena beragamnya perspektif dalam gerakan perlawanan Papua, representasi Papua oleh satu kelompok/golongan tidak realistis. Tidak seperti di Aceh, sebagian besar oknum pejabat dan pemimpin Papua cenderung apatis terhadap gerakan perlawanan. Dengan demikian, lembaga resmi seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bisa digunakan dalam proses dialog Papua. 

“Pada saat yang sama, tidak realistis bila tidak mengikutkan perwakilan dari elemen ‘garis keras’,” sambung Freddy.

Lebih lanjut, Freddy mengatakan dialog di Papua harus melibatkan setidaknya dua aktor payung Papua.  Yakni, Majelis Rakyat Papua, sebagai organisasi hukum dan representasi kultural yang memiliki akses mudah dan langsung ke masyarakat Papua biasa. “Berikutnya organisasi payung “garis keras”, yang juga bisa memasukkan unsur-unsur yang paling ekstrem (fanatik), termasuk oknum yang dinobatkan sebagai “pemimpin kelompok garis keras” yang di luar negeri,” jelasnya.

Baca juga : Senam Krida, Menpora Ingatkan Masyarakat Selalu Berolahraga

Aspek ketiga yang tidak kalah penting, kata Freddy, tingkat perkembangan ekonomi di Papua yang rendah, dan karena banyak masalah dalam pelaksanaan kesepakatan akan berbenturan dengan kenyataan ekonomi. Untuk itu diperlukan keterlibatan investasi dalam membahas modalitas untuk pelaksanaan kesepakatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Kalau Aceh saja diperlakukan setara dalam dialog inklusif tersebut dengan melibatkan pihak asing mengapa di Papua tidak? Hal ini juga mengakibatkan masyarakat Papua iri dan merasa bukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini. Anggapan ini harus dihilangkan dan tidak usah tabu terhadap hal tersebut,” tegasnya.

Freddy menambahkan, harapan masyarakat Papua bahwa dialog Jakarta – Papua dapat menjadi legacy yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dapat dikenang sepanjang masa, karena merajut perdamaian di Tanah Papua dalam bingkai NKRI. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.