Nilai-nilai Pancasila, Solusi Penyelesaian Konflik

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menegaskan, nilai-nilai Pancasila adalah satu-satunya cara untuk mencari solusi penyelesaian konflik di Indonesia.

Benny menilai, Indonesia yang berpenduduk majemuk - mulai dari suku, budaya, dan agama yang tersebar di berbagai wilayah -  tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah potensi konflik.

Dalam hal ini, kearifan dan kedewasaan diperlukan untuk memelihara keseimbangan antar kepentingan kelompok dan kepentingan nasional.

 "Hubungan antar agama adalah keadaan hubungan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai dalam pengamalan dalam berkehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara," kata Benny saat menjadi narasumber dalam diskusi kelompk terpumpun Advokasi Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara Jumat (16/10).

Baca juga : Sekjen LHK: UU Cipta Kerja Menyelesaikan Konflik Alam

Benny menjelaskan, penyelesaian konflik dalam mencari solusi dalam butir-butir Pancasila bisa dilakukan dengan mengedepankan nilai sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

"Salah satu solusi penyelesaian konflik, yaitu dengan mengedepankan nilai sila ke-4", tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi DR. Ani Purwanti, SH, M. Hum mengapresiasi Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, karena salah satu daerahnya sangat kondusif dalam kerukunan umat beragama.

"Keberhasilan Minahasa Utara dalam menyelesaikan konflik, khususnya dengan pendirian rumah ibadah dan toleransi moderasi dan beragama sangat baik", ucapnya.

Baca juga : Awas, Kluster Pengungsian!

Dirinya bahkan ingin menampung ilmu dan mengadvokasi dalam penyelesaian potensi-potensi konflik yang kerap terjadi di wilauah lain.

"Kami BPIP ingin mendengarkan secara langsung gitu, cara mengatasi masalah di Minahasa, karena di wilayah lain cukup sulit diselesaikan kadang-kadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan semakin meruncing", terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Jhonny A.A Suak. SE.MSi mengaku, pondasi kerukunan masyarakat di daerahnya adalah Pancasila.

Minoritas dan mayoritas umat beragama, merasa terlindungi dengan adanya Pancasila. Bahkan ia mengatakan, jika tidak ada Pancasila, negara sudah bubar.

Baca juga : Upacara Kesaktian Pancasila Bukti Komitmen Pemerintah Tak Akan Ubah Ideologi

"Mungkin bagi minoritas itu, jika tidak ada Pancasila, sudah lama daerah kita, bahkan negara bisa bubar karena diskriminasi dan paham-paham radikalisme", ucapnya.

Jhonny berharap, ada regulasi yang mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila seperti UU BPIP. Karena bagaimana pun, masyarakat sangat mendukung UU tersebut.

"Sebenarnya, kami berharap, ada regulasi yang mengatur PIP sehingga BPIP dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politilk (Kesbangpol) menjadi kaki tangan BPIP," tutupnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.