Enam Institusi Kembangkan Vaksin Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Riset dan Teknologi, Prof Bambang Brodjonegoro menjelaskan, riset pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan peneliti dari enam institusi nasional di luar kebiasaan.

Dalam talkshow "Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin COVID-19" di Media Center Satgas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (27/10) siang Bambang menjelaskan, riset vaksin biasanya makan waktu lama. Bahkan ada beberapa penyakit yang belum ada vaksinnya seperti HIV dan Ebola.

Namun, lantaran durasi waktu yang pendek, upaya cari vaksin mengalami hambatan dalam menggunakan sel. Ada bahan-bahan yang harus diimpor, misalnya sel mamalia bahkan hewan yang dipergunakan untuk ujicoba pun harus diimpor juga.

Baca juga : Bank Indonesia Dukung Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

"Proses impor ini yang kadang-kadang men-delay aktivitas penelitian," papar Bambang.

Bambang menjelaskan ada enam institusi yang mengembangkan vaksin Merah Putih dengan platform berbeda.

Adapun enam institusi itu adalah Lembaga Eijkman Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).

Baca juga : ASDP: Puncak Arus Keberangkatan Libur Maulid Nabi Diprediksi Selasa Rabu

Vaksin Merah Putih adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Pengembangan vaksin dikerjakan oleh ahli Indonesia dan produksinya di Indonesia.

“Ini menunjukkan bagaimana kepedulian dosen dan peneliti Indonesia untuk mencari solusi penanganan COVID-19," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan kenapa perlu kemandirian vaksin. Sebagai negara berpenduduk 270 juta jiwa riskan kalau tergantung pada vaksin luar. Sehingga perlu kemampuan bukan hanya diproduksi tapi penelitian dan pengembangan.

Baca juga : PKS Ingatkan Pengadaan Vaksin Jangan Ugal-ugalan

Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta yang masih bekerja namun mengalami pemotongan upah akibat terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan subisidi dari pemerintah.

Mereka yang bekerja menerima subsidi penerima upah dengan target 13 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan terserap hingga akhir tahun 2020. Sedangkan bagi korban PHK mendapat subsidi melalui kartu prakerja sebanyak 38 juta orang.

"Yang sudah menerima sebanyak 5,6 juta orang. Saat ini kami sedang berbicara dengan Menteri Keuangan untuk penambahan anggaran karena permintaan (demand) masih tinggi," ujar Airlangga Hartarto.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.