Wapres: Segera Sadarkan Mereka Yang Ngotot Mau Khilafah Di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K. H. Maruf Amin meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat, untuk terus menyadarkan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.

"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya. Menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," kata Maruf Amin dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, jelasnya, merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Sehingga siapapun yang ingin mengubahnya, harus siap menghadapi konsekuensi.

Baca juga : Partai Gelora: Siapapun Yang Jadi Presiden AS, Nggak Ngefek Ke Indonesia

"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada. Konsekuensinya, dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," tegas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 ini.

Dia menyebut, kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia adalah orang yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam ajaran Islam. Seharusnya, khilafah dipahami sebagai sesuatu yang islami.

"Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tutur Rais Aam Syuriah Nahdlatul Ulama ke-10 ini.

Baca juga : Kemenpora-Unsri Teken Kerja Sama Integrasi Politeknik Olahraga Indonesia

Meskipun khilafah itu bersifat islami, lanjut Maruf, tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka. "Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena nggak ada negara yang normal menggunakan sistem khilafah. Nggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," ucapnya.

Seperti diketahui, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau Negara Islam Irak dan Syam, pernah dipimpin dan didominasi oleh anggota Arab Sunni dari Irak dan Suriah.

Selain kesalahpahaman tentang khilafah, lanjut Maruf, yang membuat kelompok tertentu ingin memasukkan sistem tersebut ke dalam negeri, dia juga menegaskan, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat diganti-ganti. Karena itu merupakan kesepakatan mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk para ulama.

Baca juga : Budaya Maritim Jati Diri Bangsa Indonesia

"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis; tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara. Yaitu Pancasila dan UUD 1945; dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.