Dark/Light Mode

Lawan Radikalisme Dengan Moral Pancasila

Minggu, 6 Desember 2020 20:49 WIB
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo (Foto: Istimewa)
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menjadi pembicara dalam seminar virtual lintas iman dengan tema "Radikalisme dan Intoleransi", Minggu (6/12). Di acara itu, Benny menjelaskan, yang menjadi masalah setelah reformasi adalah kurangnya moral ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi muda.

"Setelah masa reformasi, yang terlihat adalah semakin terkikis dan berkurangnya pengaman dan pembelajaran moral Pancasila. Ini harus segera diatasi," ujar rohaniawan Katolik tersebut.

Selain itu, lanjut Benny, pemahaman agama sempit telah menjadikan menjamurnya paham radikalisme dan intoleransi. "Radikalisme dan intoleransi salah satunya disebabkan pemahaman agama yang sempit dan biasanya digunakan untuk kepentingan ideologi global atau kepentingan tertentu," jelasnya.

Berita Terkait : Muhammadiyah: Jangan Telantarkan Sila Kelima Pancasila

Selanjutnya, kata Benny, saat ini sedang terjadi fenomena tokoh yang pemahaman agamanya utuh tersingkir dari ruang publik. Sedangkan tokoh-tokoh yang berpaham eksklusif mendapatkan ruang publik yang besar.

Karena itu, Benny meminta negara bertindak. Negara tidak boleh tunduk terhadap pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. "Masyarakat harus memahami secara utuh bahwa Ideologi Pancasila adalah ideologi yang dibutuhkan bangsa ini," ujarnya.

Aktivis dan pemerhati Sosial Rapindo Hutagalung menyampaikan pandangan serupa. Kata dia, pemerintah harus menindak tegas gerakan anarkis dan terorisme. "Eksistensi kehadiran Pemerintah harus terasa di tengah masyarakat dengan penegakan aturan berbangsa dan bernegara," kata Rapindo.

Berita Terkait : Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Masih Tinggi Di Tengah Pandemi

Rapindo melanjutkan, dari aspek sosial, radikalisme dan toleransi di negara ini disebabkan kondisi mayoritas dan minoritas. "Seharusnya, di dalam masyarakat tidak perlu dipropagandakan antara minoritas dan mayoritas yang terjadi pemisahan," ujarnya.

Rapindo menambahkan, bentuk diskriminasi juga dirasakan dalam kebijakan, izin rumah ibadah, dan lainnya. Bentuk diskriminasi ini menjadi akar masalah yang menimbulkan kebencian di dalam masyarakat. "Diskriminasi ini akan mewujudkan sikap intoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda dan menganggap kelompoknya paling benar," jelasnya.

Hal lain disampaikan Centre of Sustainable Nusantara Buddhism Surtisno Wijaya Kusuma. Menurutnya, radikalisme bertentangan dengan cita-cita bangsa yang ingin terus maju dalam kebhinnekaan. Tantangan bangsa ini ada dua, yaitu membina bangsa, tetapi juga ada bina negara. 

Berita Terkait : Radikalisme Menjamur di Media Sosial, Generasi Milenial Kudu Rebut Ruang Digital

"Kita menghadapi keamanan nasional. Ada ancaman nyata dan tidak nyata yaitu terorisme, radikalisme, separatisme, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang belum nyata adalah yang laten dipikirkan," jelas Sutrisno.

Untuk menghadapi ini, lanjutnya, aparatur negara harus bertindak profesional dan bersih diri dalam menegakan aturan. "Aparatur negara harus taat dan patuh dalam melaksanakan tugasnya, harus bersih dari dalam," jelasnya. [USU]