Dark/Light Mode

75 Juta Orang Kudu Bayar

Terawan Disanjung Kalau Gratiskan Vaksin Corona

Sabtu, 12 Desember 2020 07:32 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto blak-blakan soal vaksinasi Covid-19 di DPR, kemarin. Menurut dia, tidak semuanya gratis. Ada yang bayar juga. Terawan bakal disanjung jika bisa gratiskan vaksin.

Mereka yang mendapatkan vaksin secara gratis adalah tenaga kesehatan. Kemudian pekerja di layanan publik, TNI-Polri, Satpol PP, aparat hukum dan kelompok masyarakat rentan.

Soal penyuntikan antivirus, pemerintah bagi-bagi tugas. Terawan bakal ngurus yang gratis. Sementara vaksin mandiri, alias yang berbayar diamanahkan ke Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Erick Thohir.

Adapun jumlah dosis yang dibutuhkan untuk vaksinasi 107 juta orang. Rinciannya, kebutuhan vaksin program pemerintah jumlahnya 32.158.276 orang. Bila per orangnya dua dosis, maka dibutuhkan 64.316.552 dosis vaksin. Jumlah tersebut ditambah variabel wastage rate 15 persen, maka pemerintah butuh 73.964.483 dosis vaksin.

Sedangkan program vaksin mandiri, jumlah sasarannya 75.048.268 orang, maka kebutuhannya 150.096.536 dosis vaksin. Bila ditambah variabel wastage rate vaksin 15 persen, pemerintah butuh 172.610.568 dosis vaksin. Sehingga, total vaksin yang harus disiapkan pemerintah 246 juta dosis vaksin, atau tepatnya 246.514.480 dosis vaksin.

Berita Terkait : Masyarakat Dukung Pemerintah Pastikan Vaksin Aman Dan Halal

Lalu, bagaimana distribusinya? Untuk vaksin yang gratis akan diurus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui dinas-dinas kesehatan tiap daerah. Kata Terawan, vaksin akan didistribusikan ke 10.134 puskesmas, 2.877 klinik atau rumah sakit pemerintah dan 49 kantor kesehatan pelabuhan.

“Sistem pendistribusian vaksin dari penyedia dikomando Kemenkes, langsung dikirim ke provinsi dan langsung didistribusikan ke kabupaten/kota lewat dinas kesehatan,” beber Terawan.

Sedangkan yang mandiri, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyiapkan 10 ribu rumah sakit, klinik BUMN dan swasta. Yang sudah siap, lebih dari setengahnya.

“Kami sudah mendata, ada 10.914 titik yang bisa kami kerja samakan untuk program vaksin ini. Kami lakukan first assessment terhadap kesiapannya, assessment kasarnya 6.782 sudah ready,” terangnya.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengatakan, bila vaksin sudah telanjur dibeli, tantangan berikutnya adalah vaksinasi. Dengan manajemen yang ada di Kemenkes, bukan tidak mungkin terjadi banyak kendala.

Berita Terkait : Negara Pertama Suntik Vaksin Covid-19, Inggris Sambut RI Gabung Covax

Pandu berharap, seluruh masyarakat mendapat vaksin terbaik secara gratis. Apalagi, sudah menjadi tugas negara menjamin keselamatan warganya.

“Sehat itu adalah Hak Asasi Manusia yang menjadi tujuan konstitusi NKRI untuk melindungi bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah,” ujarnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, tidak sepakat jika pedistribusian vaksin diserahkan ke swasta. Menurutnya, baik penanganan, distribusi, penyelenggaraan, termasuk pembiayaan harus dilakukan pemerintah.

Hermawan mendorong, agar vaksinasi Corona dilakukan secara gratis. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin sanjungan akan diberikan. “Namanya wabah, semuanya harus gratis. Jangankan vaksin atau obat, kerugian yang disebabkan oleh wabah saja seharusnya diganti negara,” tegasnya.

Warganet ikutan berkomentar soal vaksin ini. @agoomilar menyarankan agar pemerintah menggunakan anggran Covid-19 untuk vaksinasi “Perasaan dana Covid baru terserap sekian persen deh. Sisanya yang belum dipake kemana sih? Kenapa nggak dibeliin vaksin aja,” sarannya.

Berita Terkait : Bamsoet Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Minimum Vaksin Corona

Beda lagi dengan @EricHendrawan3, menurutnya, pembagian vaksin harus diprioritaskan kepada yang tertib protokol kesehatan. “Orang-orang yang selama ini tidak pernah sakit, karena sudah jaga social distancing, dan pake masker, tidak keluar, harusnya dapat duluan dan gratis,” pungkasnya.  [UMM]