Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Belum genap seminggu reshuffle kabinet dilakukan, eh tiba-tiba ada yang ramein isu akan ada lagi reshuffle jilid II. Banyak yang menseriusi isu ini. Banyak juga yang menganggapnya sebagai candaan. Mimpi kali yee…
Presiden Jokowi resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri, di Istana Merdeka, Rabu (23/12) pon. Keenam menteri itu adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama dan Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Komposisi kabinet dengan masuknya 6 menteri baru mendapat pujian dari banyak kalangan. Reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini, dianggap yang terbaik dari perombakan kabinet di era kepemimpinan pada periode pertama lalu.
Meskipun mendapat pujian, reshuffle kemarin dianggap masih kurang. Mengingat ada 1 pos wakil menteri yang sempat diberikan pada Muhammadiyah masih kosong. Yakni kursi wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kekosongan ini jadi alasan, Jokowi perlu melakukan reshuffle lagi.
Baca juga : Sabam Sirait: Reshuffle Kabinet Tumbuhkan Optimisme
Usulan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, secara normatif, reshuffle itu tidak harus dilakukan satu kali. Apalagi, masih ada kelompok kepentingan yang belum terakomodasi di reshuffle jilid I.
“Terutama, ada representasi Muhammadiyah yang tidak masuk,” kata Dedi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Alasan lain, kata dia, reshuffle kemarin belum sepenuhnya bikin happy parpol koalisi. Sebab, ada partai yang merasa jatah pos kementerian strategis jadi hilang karena perombakan kabinet.
“Contoh Gerindra. Tentu tidak senang dengan masuknya Sandiaga Uno di Kementerian Parekraf. Beda dengan PDIP, yang jabatannya strategis secara politik. Karena langsung berhubungan dengan rakyat, pemilih,” sambungnya.
Selain pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik, reshuffle juga penting dilakukan atas pertimbangan kinerja. Ada sejumlah kementerian, sebut Dedi, yang kinerjanya lebih buruk dari eks Menteri Pariwisata, Wishnutama yang belum lama ini dicopot. “Potensi reshuffle kedua menguat, tentu saja ada. Mungkin kalau tidak Januari, mungkin Februari,” prediksinya.
Namun, pendapat itu dibantah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Menurutnya, tidak mungkin Presiden kembali melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
“Walaupun masih banyak kinerja menterinya yang tak memuaskan, Jokowi tak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Penilaiannya lebih pada politis. Walaupun kinerja menterinya biasa-biasa saja dan memble, akan tetap dipertahankan. Kecuali ada menteri yang ditangkap KPK lagi,” tutup Ujang.
Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari menilai perombakan menteri kali ini merupakan the best reshuffle yang pernah dilakukan Jokowi.
Baca juga : Skandal Pinangki Dan Mimpi Ketemu Pak Ali Said
Pemilihan 6 menteri baru dilandasi berbagai pertimbangan politik, profesionalisme dan pertimbangan kondisi sosial politik ekonomi saat ini. “Kalau boleh saya bilang, ini the best reshuffle yang pernah dilakukan Jokowi,” kata Qodari.
Apa tanggapan koalisi? Politisi PKB Jazilul Fawaid membantah, partainya disebut tidak happy dengan reshuffle kemarin. Meskipun posisi Menteri Perdagangan dicopot, jatah PKB tidak berkurang dengan ditunjuknya Gus Yaqut jadi Menteri Agama.
“Alhamdulillah. Artinya kita sebagai partai pendukung Pak Jokowi, tetap diberikan tempat yang sesuai,” kata Jazilul, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.