Ini, 5 Jurus Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir Kalsel

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk pemulihan lingkungan pasca banjir Kalimantan Selatan (Kalsel), perlu disiapkan lima aspek.

Penjelasan ini disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Alue Dohong. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta Pemerintah Provinsi Kalsel dan pemangku kepentingan terkait, merancang langkah-langkah progresif, evaluasi dan mitigasi ke depan agar bencana tidak terulang kembali.

Dalam keterangan tertulisnya, Alue Dohong menjelaskan, lima aspek itu, pertama, adalah aspek perencanaan, yang menuangkan secara detail tentang apa kegiatannya? Di mana lokusnya? Kapan tata waktunya? Siapa yang bertanggung jawab? dan Berapa anggarannya?

Untuk menyusun aspek perencanaan ini, ujarnya, harus didukung data yang kuat, dan kerja sama antara KLHK dan Pemprov Kalsel. Termasuk, penyiapan 'Early Warning System' tentang banjir.

Baca juga : Dukcapil Ganti 16 Ribu Dokumen KK Korban Banjir Kalsel

Aspek kedua, menurutnya adalah rekayasa teknis (engineering), termasuk di dalamnya aspek regulatif dan penataan ruang. Caranya, dengan membuat bendungan, Daerah Tangkapan Air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa Ekosistem Kalsel.

Aspek ketiga adalah vegetatif, yaitu kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan air, penanganan lahan kritis dan agroforestri.

Keempat, aspek sosial, di mana ada sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan komunikasi, serta membangun data base yang bagus sehingga tidak terjadi simpang siur informasi.

Terakhir, ia mengatakan aspek kelembagaan di KLHK dan di Provinsi Kalsel, sehingga punya saluran komunikasi langsung yang cepat.

Baca juga : KLHK Tepis Izin Tambang Penyebab Banjir Kalsel

"Selain kelima aspek itu, juga perlu dilakukan langkah mitigasi yang sangat segera, berupa aksi jangka pendek yang segera dilakukan untuk menangani kondisi yang terjadi, seperti kebutuhan pengungsi dan penataan lingkungan," ujar orang Dayak Pertama yang Jadi Wakil Menteri LHK ini.

Pihaknya, lanjut pria kelahiran Tumbang Kalang, Kalimantan Tengah, 54 tahun tahun silam ini, akan segera mengambil langkah serius terkait pemulihan lingkungan. Selama ini, aksi ini yang sudah mulai dirintis dengan penanaman pohon secara besar-besaran, pembangunan kebun persemaian modern di beberapa tempat, tata kelola gambut, rehabilitasi mangrove dan saat ini harus dilakukan secara ketat reklamasi dan rehabilitasi eks-lahan tambang.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengungkapkan, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan di awal 2021 ini merupakan kejadian banjir terparah sepanjang sejarah dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Menurunya, banjir disebabkan berbagai faktor. Di antaranya, morfologi lahan, anomali cuaca, alih fungsi lahan dan pengelolaan drainase yang belum optimal.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah langsung memberikan bantuan dan aksi tanggap darurat, dan langsung mendapatkan respons cepat dari pemerintah pusat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir," kata Paman Birin –sapaan akrab Sahbirin Noor.

Baca juga : Diterjang Banjir, Menko PMK Sebut Ketahanan Lingkungan Kalsel Rapuh

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah lagi mengeluarkan izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan. Hal ini sesuai moratorium hutan primer dan lahan gambut.

"Semua dilakukan untuk melindungi fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap lestari," jelasnya. [RSM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.