Surat AHY Dibalas Senyum Pratikno

 Sebelumnya 
"Ini tidak jelas. Pernyataannya (Mensesneg) tidak jelas. Kalau bilang internal, nyatanya ada keterlibatan Pak Moeldoko sebagai orang di lingkaran Presiden," kata salah satu orang kepercayaan SBY ini, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Herman menilai, jawaban Pratikno justru menimbulkan banyak tanda tanya baru. Apakah memang tidak ada keterkaitan dengan Jokowi maupun dengan lingkaran Istana lainnya. Atau, apakah Moeldoko tidak melaporkan apa adanya kepada Jokowi. "Tentu dari semua itu, kami berasumsi Pak Presiden lebih melihat ini individu (Moeldoko) lah," lanjutnya. 

DPP Partai Demokrat berencana akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai sikap Istana tersebut. Namun, beberapa kader sudah mengeluarkan sikap duluan. Seperti Rachland Nashidik. Dia meminta Jokowi “menertibkan” Moeldoko.

Baca juga : Cerita Sandiaga Sempat Salah Baca Kode Pratikno Soal Menteri

"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah ‘internal’ Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulisnya di akun Twitter @RachlanNashidik, kemarin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief juga bersikap. Dia menyebut, jika Jokowi tidak bersikap, publik bisa menuduh yang tidak-tidak.

“Kudeta tengsin sudah ditumpas kurang dari 24 jam. Pelakunya sudah teridentifikasi jelas. Sekarang tergantung Pak Jokowi, apakah kantor kepresidenan akan terus terbebani sampai 2024 atau tidak. Jika tidak diberhentikan, saya khawatir masyarakat akan menuduh ada keterlibatan,” tulisnya di akun Twitter @Andiarief__.

Baca juga : Demokrat Minta Sekolah Tidak Dibuka Dulu Sampai Pandemi Selesai

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, Jokowi seharusnya memang membalas surat AHY. Ia tidak sepakat dengan pernyataan Pratikno bahwa yang dipersoalkan AHY dalam surat tersebut hanya urusan internal Demokrat.

"Masalahnya begini. Pertama, apakah Pak Moeldoko itu bukan aparatur kepresidenan? Kedua, apakah Pak Moeldoko itu anggota Partai Demokrat? Nah, jika bukan aparatur Demokrat lalu bagaimana menyatakan itu masalah internal?" ucap Margarito, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Eks Staf Khusus Mensesneg itu menambahkan, dengan posisi Moeldoko saat ini, Jokowi perlu memberikan penjelasan. Berbeda jika Moeldoko bukan Kepala Staf Kepresidenan. "Itu menjadi alasan Presiden harus memberi jawaban terhadap surat dari Partai Demokrat itu," terangnya.

Baca juga : Peringati Hari Buku, Demokrat Minta Perpustakaan Desa Diperbanyak

Apa konsekuensinya Jokowi tak jawab surat AHY? Secara hukum, kata Margarito, tidak ada. Tapi, jika Jokowi menjawab, polemik yang terjadi akan lebih cepat reda. "Beliau akan terlihat betul-betul ksatria. Layak dihargai sebagai pemimpin," pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.