Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bongkar Mafia Tanah, FKMTI Usul Gelar Acara Adu Data

Senin, 1 Maret 2021 14:49 WIB
Sekjen FKMTI Agus Muldya. (Foto: Istimewa)
Sekjen FKMTI Agus Muldya. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Prihatin terhadap nasib wong cilik yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya 'Acara Adu Data' secara live di televisi.

Dengan cara ini, siapa saja yang terlibat dalam jaringan mafia tanah di Tanah Air akan terbongkar. Usulan ini disampaikan Sekjen FKMTI, Agus Muldya.

Kasus mafia tanah di Indonesia menjadi sorotan setelah keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Pati Djalal menjadi korban dari mafia tanah. Sertifikat tanah ibu Dino, Zurni Hasyim, telah berubah kepemilikan.

Baca juga : PBB Ungkap Kejahatan Israel Selama Dua Pekan Ini

Agus percaya, kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal mampu menuntaskan kasus mafia tanah yang makin menggila. "Kita percaya, dan berharap tidak ada yang masuk angin," tegas Agus Mulya, di Jakarta, (1/3).

FKMTI berharap respon cepat polisi terhadap kasus mafia tanah yang menimpa Dino, juga dilakukan pada kasus rakyat biasa, yang jumlahnya lebih banyak.

FKMTI pun mengusulkan adu data secara terbuka di televisi. Dengan adu data, akan terlihat siapa yang benar dan yang salah, serta siapa saja yang terlibat dalam jaringan mafia tanah. "Adu data adalah jalan pembuka dari solusi perampasan tanah," jelasnya.

Baca juga : KPK Geser Ke Banteng Senayan

Dia menjabarkan, dalam adu data nanti, cukup 5-7 kasus yang diangkat. Beberapa nara sumber yang kredibel dihadirkan. Mulai dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkpolhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahyo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ahli Hukum Pidana UI Prof Muhazir, Ahli Hukum Pertanahan Prof Maria Sumardjono, dan mantan Komisioner KPK Busro Muqodas.

Sebelumnya FKMTI mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka data awal proses penerbitan sertifikat yang belakangan banyak yang tumpang tindih, banyak sertifikat ganda.

Untuk menampung berbagai kasus tanah yang menimpa rakyat kecil, Agus Muldya dkk sudah membuka website www.fkmti.com.

Baca juga : Kongres Tahunan PSSI Digelar Usai Idul Fitri

Berdasarkan data yang dilaporkan, beberapa permasalahan yang dilaporkan di antaranya adalah penggusuran sejumlah tanah yang memiliki sertifikat hak milik, HGB, dan sudah berdasarkan Kepres. Masalah lain, ada tanah-tanah bersertifikat lainnya yang diambil alih dengan sertifikat palsu. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.