Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PPKM Mikro Terkendala Dana Desa

Catat Ya... Anggaran Posko Covid Desa Minimal 8 Persen

Selasa, 9 Maret 2021 05:10 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto : Damar Medcom)
Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto : Damar Medcom)

RM.id  Rakyat Merdeka - Posko Covid-19 tingkat Desa tidak bisa bergerak secara maksimal. Gara-garanya, terganjal dana desa yang belum cair.

Kabar tak menggembirakan tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Hingga saat ini, pencairan dana desa untuk operasinal Posko Covid-19 belum merata.

“Pembentukan posko desa membutuhkan biaya untuk kebutuhan operasional harian. Kendala saat ini, kecepatan penyaluran dana desa yang belum merata,” kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3).

Baca juga : Info Hoaks Hambat Perang Lawan Covid-19, Saring Dahulu, Sharing Kemudian

Menurutnya, beberapa Posko Tangguh telah menyiasati masalah tersebut. Kata dia, organ posko mengumpulkan dana secara su­karela sebagai dana talangan untuk kegiatan dan operasinal penanganan Covid-19.

Kendati demikian, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) ini berjanji, akan membantu proses pencairan dana desa. Dia berharap, operasional posko penanganan Covid-19 tingkat desa dapat berjalan lebih lancar.

“Sebab, jalannya operasional PPKM Mikro ini telah disokong oleh anggaran dana desa yang sudah dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata dia.

Baca juga : Ilmuwan Vaksin Covid-19 Bio Farma: Lupa Matahari, Doa-doa Itu Dikabulkan

Adapun pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan, merupakan turunan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang mulai berlaku sejak 9 Februari 2021.

Hingga akhir Februari 2021, kata Wiku, terdapat 22.832 posko yang terbentuk di 30 provinsi di Indonesia. “Posko yang pal­ing banyak terbentuk yakni di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah dengan 6.475 posko, dan Jawa Timur sebanyak 4.216 posko,” katanya.

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan posko. Di antaranya, edukasi dan sosial­isasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ke masyarakat menjadi keg­iatan yang paling banyak dilakukan hingga mencapai lebih dari 1 juta kali. Selanjutnya, pembagian masker, mencapai lebih dari 200 ribu kegiatan, dan penegakan disiplin dengan total lebih dari 130 ribu kegiatan.

Baca juga : Menteri Halim: Hadapi Corona, Indonesia Tahan Banting

“Saya berharap, provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan posko di tingkat desa atau kelurahan dalam rangka menjalankan PPKM Mikro dapat semakin bertambah jumlah­nya,” harap Adjunct Professor di bidang Infectious Disease and Global Health oleh Tufts University ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.