Dark/Light Mode

Impor Beras 1 Juta Ton

Hasto Senapas Dengan Oposisi

Minggu, 21 Maret 2021 06:35 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok. DPP PDIP)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok. DPP PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan oposisi, PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, juga menolak. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan impor sarat dengan kepentingan pemburu rente.

Hasto menyayangkan sikap Menteri Perdaganan, M Lutfi yang masih ngotot melakukan impor beras meski banyak yang menolak. Sikap Lutfi ini, kata dia, mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

Hasto mengingatkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara.

Berita Terkait : Bulog Tetap Prioritaskan Penyerapan Gabah Petani

“Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” katanya.

Hasto menyarankan, Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden jangan hidup di menara gading.

Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Lutfi melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

Baca Juga : Bamsoet: Itu Skenario Halu Dari Para Petualang Politik

Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

Lalu, Hasto menceritakan, sejak Maret 2020, PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. “Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden,” ucapnya.

Kritikan impor beras juga datang dari ekonom senior, Faisal Basri. Dia menilai, kebijakan impor beras hanya menguntungkan pemburu rente dan merugikan petani. Soalnya, awal tahun ini, petani akan menghadapi panen raya.

Baca Juga : Rizal Ramli Ikut Siramin Minyak

Dalam tulisan bertajuk “Mau Impor Beras Besar-besaran Lagi: Pemburuan Rente Lagi, Rente Lagi” yang diunggah di blog pribadinya, Faisal memaparkan berbagai data yang detail kenapa tak perlu impor.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengulang kesalahan yang sama pada 2018. Akibat impor saat itu, stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018. Bulog akhirnya kewalahan mengelola stok sebanyak itu.

Kualitas beras merosot, bahkan ada yang menjadi tidak layak konsumsi. Ongkos pemeliharaan meningkat. Yang lebih mendasar lagi, kemampuan Bulog menyerap beras dari petani menjadi terbatas.
 Selanjutnya