Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Freddy Numberi Catat 5 Aspek Yang Bikin Warga Papua Tak Puas Otsus

Sabtu, 27 Maret 2021 00:41 WIB
Peta Papua (Foto: Istimewa)
Peta Papua (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tokoh Masyarakat Papua Freddy Numberi menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, Otsus kurang memperhatikan dan tidak mengintegrasikan budaya Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan. 

Dia melihat, pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Inkonsistensi kemudian memicu ketidakpuasan masyarakat Papua. 

Dia merinci, setidaknya ada lima aspek yang memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Pertama, hak-hak politik OAP dalam mengekspresikan jati diri mereka sering diredam, sering dicurigai sebagai tindakan separatis. Kedua, kesenjangan ekonomi antara masyarakat pendatang dengan OAP sangat mencolok. Sebab, dalam pelaksanaan Otsus, tidak ada aksi afirmasi yang berpihak kepada OAP. "Intinya, belum ada keberpihakan kepada OAP," ucapnya, 

Baca juga : Jokowi Dukung Vaksin Nusantara Dan Merah Putih

Ketiga, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, banyak kasus korupsi yang menurut OAP tidak jelas penyelesaiannya. Bahkan, bagi OAP terkesan adanya oligarki, kolusi, dan nepotisme. "Kendati Dana Otsus yang dikucurkan lebih dari cukup, sayangnya OAP pada tingkat akar rumput tidak menikmatinya," ungkapnya.

Keempat, dalam bidang sosial-budaya, masyarakat asli Papua tergerus dari akar budaya mereka. Pembangunan yang ada selama ini, apalagi dalam era Otsus, tidak mengintegrasikan karakteristik budaya sesuai tujuh wilayah budaya orang Papua. Kelima, dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, pendekatan yang dilakukan selama ini menimbulkan benturan dan konflik yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. 

"Masih ada rasa curiga dan distrust antara Papua dan Jakarta, karena dipicu lima faktor tadi. Kita tidak berhasil merebut hati dan pikiran Orang Asli Papua sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia," jelasnya. 

Baca juga : Belgia Akan Pulangkan Keluarga Eks Pasukan ISIS Dari Tahanan Suriah

Freddy mengakui, Presiden Jokowi sudah menunjukkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada bagi rakyat Papua. Jerih payah Jokowi ini harus didukung semua pihak, termasuk kementerian/lembaga, Pemprov Papua dan Papua Barat serta semua stakeholders yang mencintai Tanah Papua.

Dalam periode II ini, Freddy melihat ada beberapa pendekatan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengubah kebijakan yang selama ini seringkali menggunakan pendekatan keamanan untuk penciptaan stabilitas di Papua. Pertama, pendekatan antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat. Kedua, pendekatan kesejahteraan, dengan terus menggenjot pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Ketiga, pendekatan evaluatif, dengan secara ketat mengawasi pembangunan di Papua lewat kunjungan kerja rutin setiap tahunnya. Seluruh pendekatan tersebut menyasar pada tiga aspek, yakni masyarakat adat, agama, dan perempuan. 

Adapun agenda prioritas mendukung Papua menitikberatkan pada lima hal. Pertama, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kedua, tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM. Ketiga, transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir dan bersifat tematik, holistik, integratif, spasial dan sustainable. Keempat, sumber daya manusia Papua yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual. Kelima, infrastruktur dasar dan ekonomi.

Baca juga : Terdampak Banjir, 27 Warga Kampung Melayu Dievakuasi

"Hasil akhir output ke depan yang diharapkan adalah OAP yang sejahtera, aman, damai, adil, demokratis, dan adanya penghormatan terhadap HAM. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah ketahanan nasional bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI lebih terjamin," pungkas dia. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.