Airlangga Minta Akademisi Ikut Pelototi Pelaksanaan UU Cipta Kerja

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder, termasuk dari akademisi, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Agar penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini, dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan.

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

“UU Cipta Kerja akan menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering kali malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka diskusi publik, terkait UU Cipta Kerja, Selasa (30/3).

Baca juga : Komisi IV Soroti Impor Beras Dan Smelter Di Hutan Lindung

Airlangga juga mengatakan, UU Cipta Kerja juga mereformasi izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan mulai digunakan pada Juli 2021, sehingga layanan pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan.

Salah satu turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur daftar prioritas investasi yakni lebih dari 1700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha yang dibuka untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pemerintah mengoptimalkan investasi langsung dengan membentuk Indonesia Invesment Authority (INA), yang akan mengelola dana dalam format master fund dan thematic fund.

Baca juga : KLHK Sosialisasikan PP Turunan UU Cipta Kerja

Ekonomi nasional diyakini tumbuh 4,5 hingga 5,3 persen pada tahun ini, karena tanda-tanda pemulihan ekonomi telah terlihat. “

"Ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di atas level ekspansif 50 atau 50,9 persen. Realisasi investasi dan penyaluran KUR di tahun 2020 ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IHSG serta nilai tukar rupiah yang telah kembali,” jelas Airlangga.

Sedangkan untuk penanganan di sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan berfokus pada program vaksinasi massal dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, yang akan terus diperluas ke provinsi-provinsi lain.

Baca juga : Jelang Piala Menpora 2021, Persib Rekrut 4 Pemain Anyar

"Pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi melalui berbagai strategi di tahun 2021 ini,” tegas Airlangga. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.