Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Larangan Mudik

Pak Tito, Gubernur NTB Mbalelo Tuh

Selasa, 20 April 2021 07:58 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah (Foto: Istimewa)
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tidak semua kepala daerah manut dengan larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menekan penularan Covid-19. Contohnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. Politisi PKS ini justru membolehkan warganya mudik. Wah, Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini ada yang mbalelo.

Zulkieflimansyah tidak melarang warganya yang ingin mudik ke NTB. Menurutnya, warga yang ingin mudik karena sudah rindu sanak famili di kampung halaman. Dia merasa, kalau keinginan warga itu dilarang, justru akan menimbulkan masalah. "Biarkan mengalir begitu saja," katanya, di Mataram, Minggu (18/4).

Mantan anggota Komisi XI DPR ini mengaku tak bisa melarang atau sekadar membatasi masyarakat yang ingin pulang ke Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok. Pasalnya, mudik sudah menjadi tradisi yang dilakukan jelang hari raya Idul Fitri. "Tidak dilarang. Yang penting jalankan puasa di bulan Ramadan," ucapnya.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan larangan pemerintah soal mudik yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Larangan tersebut berlaku untuk semua kalangan. Mulai dari PNS, TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, sampai masyarakat umum.

Berita Terkait : Mendes Giatkan Sosialisasi Larangan Mudik Jokowi

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K Ginting menyayangkan pernyataan Zulkieflimansyah tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, harusnya mengedukasi masyarakat jangan sampai ada keraguan soal larangan mudik. Bukan justru terang-terangan memperbolehkan mudik.

"Beliau kan kepala daerah, kepala pemerintahan. Tentu apa yang dikerjakan di daerah, tidak terlepas dari yang dikerjakan di pusat. Apalagi, penanggulangan pandemi tidak dilaksanakan secara sektoral, tapi menyeluruh. Karena semua provinsi sudah terinfeksi," kata Alexander, tadi malam.

Dengan begitu, seluruh program penanggulangan harus mengikuti pemerintah pusat. Termasuk larangan mudik Lebaran. Kata Alexander, pemerintah tidak ingin lonjakan kasus terjadi lagi setelah libur panjang. Makanya, larangan mudik Lebaran diberlakukan.

Menurut Alexander, NTB masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski belum secara mikro. Dia pun mengingatkan Zulkieflimansyah, jangan merasa kasus di NTB rendah lalu mau mbalelo dengan keputusan pusat.

Berita Terkait : Kirim Mentahnya Saja Ke Kampung Halaman

“Yang disampaikan Gubernur itu seolah-olah kasus di sana rendah. Padahal, dalam era transportasi sekarang, bisa saja di Surabaya pindah ke Bali, bisa juga ke NTB," papar Alexander.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menganggap pernyataan Zulkieflimansyah itu politis. Menurut Pandu, Zulkieflimansyah pasti memahami, dengan larangan yang dikeluarkan pemerintah pusat, tidak ada warga dari Jakarta atau kota besar lainnya, bisa masuk ke NTB pada 6-17 Mei. Sebab, semua sarana transportasi ditutup. Pernyataan Zulkieflimansyah semata-mata mau cari simpati dari rakyatnya.

"Namanya juga politisi, ya kaya gitu. Sering kali ingin mendapat dukungan rakyatnya. Itu kan tanggung jawab pemerintah pusat, Pemda nggak mungkin menolak perintah pusat. Jadi, dia itu bermain politik. Itu statement politik," ulas Pandu.

Di dunia maya, pernyataan Zulkieflimansyah juga banyak dibatas. Bahkan, ada warganet yang mengadukan Zulkieflimansyah ke Mendagri Tito Karnavian. Seperti akun @Fitri Andusti. Dia menyebut, jika ngotot membolehkan mudik, Zulkieflimansyah bisa kena sanksi. "Nggak takut di SP (surat peringatan) Pak?" cetusnya. 

Berita Terkait : Azis Syamsuddin Minta Aturan Larangan Mudik Tak Bikin Bingung

Ada juga yang mengkritik Zulkieflimansyah dengan merujuk ke asal partainya, yaitu PKS. "Mengorbankan kesehatan masyarakat demi ambisi dan pernyataan politik. Nggak usah menyimpulkannya kalau melihat background dari gubernur ini," tulis @GunawanMS2. [MEN]