Dark/Light Mode

Dewan Energi Nasional: Presiden Ingin GSEN Dan RUEN Beriringan

Rabu, 21 April 2021 11:03 WIB
Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Satya Widya Yudha. (Foto: Ist)
Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Satya Widya Yudha. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Satya Widya Yudha mengatakan Presiden Jokowi sebagai Ketua DEN ingin Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) 2021-2040 selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Salah satunya melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Untuk diketahui, sidang Paripurna ke-DEN baru saja digelar di Istana Kepresidenan, Selasa (20/4) dipimpin langsung oleh Jokowi. Turut hadir Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga wakil Ketua DEN, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen DEN Djoko Siswanto, dan delapan APK DEN.

"Dalam Sidang Paripurna ke-5 DEN yang berlangsung kemarin di Kantor Presiden ini, dibahas beberapa hal. Yang intinya keinginan Presiden untuk menyelaraskan GSEN dengan RUEN. Jadi, GSEN adalah kajian yang digunakan untuk menyempurnakan RUEN," ungkap Satya, di Jakarta, Rabu (21/4).

Baca juga : Presiden Sehati Dengan Luhut

Selain penyelarasan GSEN dan RUEN, Satya juga menyebut Presiden Jokowi menganggap penting ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) secara merata di seluruh penjuru Tanah Air. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengakselerasi pemanfataan energi baru terbarukan.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini bauran energi baru terbarukan sekitar 10,2 persen. Untuk mencapai target 23 persen bauran energi baru terbarukan pada 2025, salah satu caranya dengan menggenjot penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap secara masif. Juga meningkatkan penggunaan etanol dan minyak sawit untuk campuran BBM.

Kata Satya, pandemi ini harus dijadikan momentum pengembangan sektor energi. Sesuai GSEN 2021-2040, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor BBM dan elpiji, paling lambat 2030.

Baca juga : Reshuffle Kabinet, Azis Syamsuddin: Pilih Sosok Muda Inovatif Dan Berani

Sejumlah instrumen pun telah disiapkan, yakni dengan meningkatkan kapasitas kilang eksisting dan pembangunan kilang baru. Instrumen lainnya, melalui peningkatan penggunaan gas dengan prioritas untuk industri terlebih dahulu, baru kemudian bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, peningkatan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai, dan pengoptimalan pemanfatan biofuel, baik bersumber dari etanol maupun minyak sawit.

"Ini upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan kita," cetus Satya.

Untuk elpiji, ia mengatakan, strategi yang dilakukan antara lain memperbanyak pembangunan jaringan gas kota, meningkatkan produksi elpiji domestik, pemanfatan kompor listrik, dan penggunaan dimetil eter (DME).

Baca juga : Bamsoet Akan Gelar Turnamen Catur Nasional Indonesia Master Piala Ketua MPR Dan Menpora

Ketua Harian DEN Arifin Tasrif usai Sidang Paripurna DEN mengatakan, Presiden Jokowi menekankan bahwa masa pandemi ini saat yang tepat membangun energi hijau. Menurutnya, pemanfatan pembangkit energi baru terbarukan juga akan ditingkatkan dengan target tambahan 38 Giga Watt (GW) pada 2035.

Selain itu, Sidang Paripurna DEN juga membahas soal cadangan penyangga energi (CPE) dan Rencana Strategis DEN 2021-2025. Sidang Paripurna DEN ini adalah pertama kali dilakukan sejak keterpilihan APK DEN pada 8 Januari 2021. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.