Dark/Light Mode

KPK Tahan Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji

Selasa, 4 Mei 2021 17:58 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers pengumuman dan penahanan tersangka kasus korupsi pengurusan pajak di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5) sore. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka(
Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers pengumuman dan penahanan tersangka kasus korupsi pengurusan pajak di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5) sore. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka(

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Selasa (4/5) sore.

Berita Terkait : Periksa Angin Prayitno, KPK Dalami Penerimaan Uang Dalam Pemeriksaan Pajak

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Kelimanya adalah Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, tiga konsultan pajak, yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo, serta Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati.

Pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan setelah Angin diperiksa kedua kalinya pada hari ini. Dia langsung ditahan. Firli bilang, dalam kasus ini, penyidik komisinya sudah memeriksa sekitar 40 saksi. 

Berita Terkait : Sempat Mangkir Karena Sakit, Angin Prayitno Aji Penuhi Panggilan KPK

"Tim penyidik akan melakukan penahanan tersangka APA untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih," tandas Firli.

Atas perbuatannya, APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga : Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang

Sedangkan RAR, AIM, VL dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. [OKT]