Dark/Light Mode

KPK Perpanjang Penahanan Nurdin Abdullah

Rabu, 26 Mei 2021 10:46 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan perpanjangan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat.

Dua tersangka kasus korupsi infrastruktur ini akan kembali mendekam di sel selama 30 hari ke depan, berdasarkan penetapan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Berita Terkait : Aliran Uang Dan Aset Nurdin Abdullah Terus Dikejar KPK

"Terhitung sejak 28 Mei 2021 sampai 26 Juni 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (26/5).

Nurdin mendekam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara Edy, di Rutan KPK Kavling C1, atau gedung KPK lama.

Berita Terkait : Perdana, Emas Jek Buka Pendaftaran Di Pulau Dewata Bali

"Perpanjangan penahanan ini dimaksudkan agar tim penyidik lebih memaksimalkan pengumpulan alat bukti, di antaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," imbuh jubir berlatarbelakang jaksa itu.

KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Berita Terkait : Pertamina Dukung Penyediaan Gas Bumi Kawasan Industri Jateng

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar. Agung Sucipto sudah duluan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar. [OKT]