Andi Widjajanto: Kemhan Jalankan Prosedur Lazim

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Pertahanan dan Analis LAB45, Andi Widjajanto heran dengan polemik rencana pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sekitar Rp 1.7 kuadrliliun. Menurutnya, tidak ada yang salah dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam menyusun pembelian Alutsista tersebut.

“Kemhan sudah menjalankan prosedur yang memang harus dilakukannya," kata Andi dalam kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, dilansir Minggu (6/6).

Seperti diketahui, rencana pembelian Alutsista tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) Kemhan-TNI 2020-2024. 

Andi menerangkan, proses kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan Alutsista sudah baku sejak 2006, saat Undang-Undang (UU) Pertahanan, UU TNI, dan UU Industri Pertahanan terbit. Formula itu tetap dilakukan sampai sekarang.

Baca juga : Raker Dengan DPR, Prabowo Janji Buka-bukaan Soal Anggaran Pertahanan

Pada 2005-2006, papar Andi, telah terbit dokumen perencanaan Alutsista jangka panjang yang disebut Kekuatan Pokok Minimum atau KPM (Minimum Essential Force/MEF). KPM disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024.

"(KPM) itu suatu konsep rencana strategis yang dibagi tiga, yang berakhir tahun 2024. Ada KPM I, II, dan III. Saat ini, kita berada di KPM III. KPM III harus diselesaikan oleh Pak Prabowo (Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, red)," jelas analis LAB45 itu.

Andi menyebutkan Kemhan setidaknya memiliki tiga pekerjaan rumah (PR) besar.

Pertama, menyelesaikan KPM III yang disusun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayangnya, semua asumsi ekonomi makro untuk selesaikan KPM III tumbang lantaran target pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak tercapai, dan diperparah resesi imbas pandemi Covid-19. Ini menjadi PR kedua.

Baca juga : Prabowo Dijempolin Dan Didoain

"Idealnya di KPM II antara tahun 2014-2019 alokasi anggaran pertahanan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sudah ke arah 1,5 persen dari PDB. Tapi nyatanya sekarang kita masih mandek di 0,7 hingga 0,8 persen dari PDB. Jadi, ada persoalan itu untuk Pak Prabowo," ungkapnya.

PR ketiga, sambung mantan Sekretaris Kabinet ini, Prabowo mesti menawarkan Rencana Strategis (renstra) baru untuk kebutuhan 2024-2044. Dengan demikian, strategi Hankam Indonesia berkesinambungan.

"Untuk melakukan itu, ada proses kebijakan yang harus dilakukan oleh Kemhan,” ujarnya.

Dia menuturkan, soal rencana anggaran pembelian Alutsista Rp 1.700 triliun merupakan hal paling ujung, yaitu terkait pengembangan kapabilitas dan anggarannya. Dan, anggaran itu relatif tergantung, bagaimana cara menghitungnya.

Baca juga : Pengadaan Alutsista Baru Wacana, Di Mana Kerugian Negaranya Ya?

“Untuk pengembangan kapabilitasnya juga sudah ada, namanya postur pertahanan. Kita sudah punya rancangan postur yang ideal sampai 2029. Itu sudah ada dokumennya," imbuhnya. [SRF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.