DP Nol Persen Bagus, Tapi Masih Kurang Nendang Kerek Penjualan Properti

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan uang muka atau Down Payment (DP) nol persen dinilai memiliki daya katrol yang tak cukup tinggi untuk mendongkrak sektor properti di saat pandemi Covid-19. Biar makin nendang, pemerintah memberikan insentif pajak.

Begitu dikatakan Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, kepada RM.id, Sabtu (20/2).

Menurut Ali, satu sisi kebijakan BI ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk dapat menggerakan sektor properti lebih kencang lagi. Tetapi, untuk beberapa alasan, kebijakan ini diperkirakan masih belum dapat sepenuhnya mengangkat sektor properti.

Baca juga : Dapat Diskon Pajak Dan DP Nol Persen, Gaikindo: Penjualan Mobil Ngebut Lagi

"Dengan pembelian properti tanpa uang muka, pastinya akan berdampak dan berpotensi untuk meningkatkan minat membeli properti, itu dalam kondisi normal, kalau sekarang mungkin belum," katanya.

Ia menegaskan, saat normal, daya beli masyarakat di semua golongan masih cukup terjaga, kebijakan tanpa uang muka ini akan sangat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli properti. Namun demikian dalam kondisi saat ini, minat saja tidak cukup dan harus diimbangi dengan daya beli. 

Ia melihat, sebagian besar golongan masyarakat menengah-bawah lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan lain sebelum memilih untuk untuk membeli properti seperti kebutuhan pokok. Sementara golongan masyarakat menengah-atas, justru besaran uang muka tidak menjadi isu terpenting dalam membeli properti, karena berdasarkan daya beli seharusnya mereka masih sanggup untuk membayar uang muka. 

Baca juga : Pandemi Covid-19 Kerek Penjualan Produk Makanan Sehat Lifetime

"Apalagi saat ini sudah mulai banyak pengembang yang melakukan strategi penjualan properti tanpa uang muka," katanya.

Ali menambahkan, saat ini daya beli masyarakat menengah-atas relatif masih cukup baik meskipun terganggu. Sebagian masih menyimpan uangnya di bank dan menunda pembeli properti. 

Dari analisis yang dilakukan IPW diperlihatkan, penjualan properti yang masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 berada di segmen harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar, sedangkan di segmen lebih dari Rp 2 miliar meskipun mengalami penurunan namun bukan berarti tidak memiliki daya beli. "Sebagian besar menunda pembeli properti," ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.