Urung Lockdown, Sultan Nggak Kuat Biayai Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengko Buwono X belum berani memutuskan lockdown, seiring meroketnya kasus Covid-19. 

“Enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat membiayai rakyat se-Yogyakarta,” kata Sri Sultan usai rapat koordonasi menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/6).

Sultan menegaskan, kebijakan lockdown merupakan pilihan terakhir yang akan ditempuh apabila tidak ada cara lain untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di provinsi ini "Lockdown itu pilihan terakhir," ujarnya.

Raja Keraton Yogyakarta ini menuturkan, bahwa kebijakan pengendalian penularan Corona yang ditempuh saat ini tetap perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro melalui Ingub yang telah diteken pada 15 Juni 2021.

Baca juga : Lockdown Terbatas Bisa Menjadi Solusi

Menurut dia, lockdown memiliki konsekuensi yang tidak mudah karena Pemerintah harus mengganti biaya hidup seluruh warga selama kebijakan itu diterapkan sehingga opsi tersebut tidak mungkin ditempuh saat ini.

"Enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat ngeragati (membiayai) rakyat se-Yogyakarta," ucap Sultan.

Dengan menerapkan lockdown, lanjut dia, artinya seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ditiadakan. Aktivitas ekonomi di luar rumah harus ditutup, kecuali apotek atau pusat perbelanjaan.

"Yang lain tutup. Pemerintah harus ganti uang masyarakat untuk makan. Lha kalau kita kan enggak kuat," kata dia lagi.

Baca juga : Citra Kirana Nggak Maksain Gaya Anak Berpakaian

Sempat melontarkan wacana lockdown, menurut Sri Sultan, hal itu bertujuan untuk menggugah kesadaran warganya agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas.

"Kita ingin membangun bagaimana masyarakat tumbuh kesadaran. Bagaimana dengan kenaikan pandemi ini mau toleransi sama orang lain," kata Sultan dikutip Antara.

Sultan memastikan, bahwa kebijakan yang diterapkan di DIY tetap sejalan dengan Pemerintah Pusat, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi dengan kesehatan.

Ia meyakini tidak ada warga DIY yang tidak paham dengan pentingnya protokol kesehatan, khususnya kedisiplinan memakai masker serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan."Wong sudah satu setengah tahun pandemi kok tidak tahu," kata dia.

Baca juga : Seminggu Lockdown, Covid Di Malaysia Masih Tinggi Aja

Menurut Sultan, rapat koordinasi yang melibatkan bupati/wali kota, para akademisi serta sejumlah manajemen rumah sakit di DIY bermuara pada satu kebijakan yakni membatasi mobilitas masyarakat untuk mencegah munculnya kerumunan.

Seiring tingginya kasus penularan di DIY, ia meminta bupati/wali kota menambah kamar untuk penanganan Covid -19 hingga level kelurahan, baik untuk warga yang terkonfirmasi positif maupun untuk keperluan karantina serta meminta pembentukan satgas di kelurahan segera dituntaskan. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.