Satgas Minta Seluruh Provinsi Bikin Posko Covid-19 Hingga Ke Kelurahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah meningkatkan pembentukan dan kinerja posko penanganan Covid-19 ketika diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, penting untuk melihat hingga tingkat terkecil, karena menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

"Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kabupaten atau kota hanya dua kabupaten dan kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," papar Wiku memberi contoh dalam keterangannya, Selasa (29/6).

Baca juga : Habis Nurul Ghufron, Plt Jubir KPK Ali Fikri Positif Covid-19

Karena itu, seluruh provinsi terutama yang memiliki kasus tinggi diminta untuk terus memantau penanganan di seluruh kabupaten dan kota. Sekaligus memantau dengan ketat setiap desa atau kelurahan. Yakni dengan memperbanyak pembentukan dan meningkatkan kinerja posko penanganan Covid-19.

Secara nasional, lanjut Wiku, jumlah posko terbentuk terus mengalami peningkatan selama delapan pekan terakhir. Kata Wiku, jumlah posko bertambah 1.166 dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Jika dilihat lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko. Selanjutnya Yogyakarta menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi, yakni sebesar 89,61 persen. Meski penambahan poskonya cenderung stagnan selama delapan pekan terakhir.

Baca juga : Dukung PSBB Ketat, Perdatin Minta Hasil Tes Covid-19 Hanya Berlaku 24 Jam

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah. Yakni kurang dari 60 persen kelurahan yang telah membentuk posko.

Ditegaskan Wiku, rendahnya pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi. Mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro berjalan efektif.

"Dimohon seluruh provinsi ini kembali aktif membentuk posko hingga ke kelurahan. Yang belum memiliki posko, segera dibentuk sehingga PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif," imbau Wiku.

Baca juga : 42 Kali Tes Tetap Positif Covid-19, Pasien Corona Sembuh Setelah 10 Bulan

Masyarakat juga diminta terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko secara konsisten. Masyarakat jangan hanya siaga saat situasi genting.

"Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6 sampai 7 pekan setelahnya," pungkas Wiku. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.