Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Forkami: Dirjen Hubla Berikutnya Harus Berani Bikin Gebrakan

Selasa, 6 Juli 2021 15:54 WIB
Ketua Forkami James Talakua. (Foto: Ist)
Ketua Forkami James Talakua. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) usul Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selanjutnya harus berani buat gebrakan. Mengingat, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk diketahui, Agus H Purnomo akan pensiun dari Dirjen Hubla pada Agustus, besok. Ketua Forkami James Talakua berpesan agar jabatan tersebut perlu diisi orang yang tepat. Baik dari sisi keilmuan, pengalaman, manajemen, kepemimpinan dan memiliki gagasan besar untuk melaksanakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Tol Laut dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurutnya, progres tol laut dan poros maritim saat ini belum maksimal. Padahal kesuksesan tol laut digadang-gadang akan menjadi salah satu program andalan untuk menurunkan biaya logistik nasional yang terbilang tinggi.

James mencontohkan program pembangunan ratusan kapal di galangan dalam negeri sejak 2015 yang menelan biaya triliunan rupiah, percepatan pembangunan dermaga, revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru yang sudah berjalan. Hal ini belum menunjukkan menuju poros maritim dunia. Karenanya, momentum pergantian jabatan ini harus dimaksimalkan.

Baca juga : PPKM Darurat Berlaku Besok, Puan Tenangin Rakyat

"Caranya, tempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat dalam seleksi pemilihan pejabat Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub," pesan James dalam keterangan persnya, Selasa (6/7).

Apa kriterianya? Papar James, yakni orang yang memahami kondisi dan problematika transportasi laut secara utuh dan memiliki formulasi untuk mengatasinya masalahnya. Seperti soal biaya tinggi, sumber daya manusia, pungutan liar, kecelakaan, dan sebagainya.

Selain itu, juga harus yang memiliki inovasi, sehingga memahami kebijakan-kebijakan internasional dan perkembangan teknologi di bidang transportasi laut. Baik teknologi perkapalan, pelabuhan, intermodal maupun keamanan, dan keselamatan pelayaran.

Bahkan sosok dirjen yang baru, diharapkan menguasai praktik bisnis angkutan laut sesuai dengan kebiasaan bisnis pelayaran global sehingga nantinya bisa memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebiasaan bisnis transportasi laut global.

Baca juga : KKP Punya Syarat Tangkap Benih Bening Lobster

James mengungkapkan, sejauh ini, beberapa nama sudah mengapung. Forkami menilai ada dua nama yang pantas dipertimbangkan untuk menjadi suksesor Agus. Pertama, Hermanta yang saat ini menjabat Direktur Perkapalan dan Kepelautan. Kedua, Sahattua P Simatupang yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.

James berharap, dirjen perhubungan laut yang baru harus membuat gebrakan dalam 100 hari kerjanya. Adapun PR seperti membereskan pungli di sektor pelabuhan dan angkutan laut yang sempat heboh setelah Presiden Jokowi turun tangan.

Kemudian merevisi aturan tidak lazim di dunia pelayaran seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Asuransi Wreck Removal, Asuransi Kerugian Kapal oleh Pihak Ketiga, BBM dengan kandungan sulfur 0,5 persen, BKI yang belum jadi member IACS maupun perusahaan pelayaran yang abai terhadap masalah keselamatan.

Dirjen baru juga diminta mengevaluasi masalah keselamatan pelayaran kapal penyeberangan yang saat ini terjadi tarik menarik dengan Ditjen Perhubungan Darat. Masalah organisasi pelaut, khususnya Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) juga harus menjadi perhatian, termasuk soal kewenangan regulasi pelaut dimana seharusnya tetap di Kemenhub, bukan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga : Ganjar Makin Di Atas Angin

Forkami juga mendorong agar Indonesia memiliki peradilan maritim atau coastguard court dengan dasar hukum UU Pelayaran dengan mewujudkan Indonesian Sea and Coastguard. "Semua ini mendesak dan butuh keberanian seorang Dirjen Hubla untuk melakukannya. Forkami akan mengawalnya semua proses ini," pungkas James. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.