Dark/Light Mode

Forkami: Perlu Orang Yang Tepat Urus Transportasi Laut

Sabtu, 12 Juni 2021 15:50 WIB
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat meninjau Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/6). (Foto: Biro Pers)
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat meninjau Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/6). (Foto: Biro Pers)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pungutan liar alias pungli dan aksi premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok baru sebatas cerminan kecil kesemrawutan pelabuhan di seluruh Indonesia. Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) usul, perlu orang yang tepat buat ngurus transportasi laut.

Ketua Forkami James Talakua membeberkan persoalan yang biasa terjadi. Seperti tarif kepelabuhanan, waktu penumpukan, kemacetan, lama waktu bongkar muat, penyelundupan, produktivitas bongkar muat, tarif sewa lahan, hingga persaingan usaha.

Sederet persoalan ini yang menjadi keluhan Forkami sejak lama. Belum lagi persoalan kapal. Seperti kecelakaan, kapal tabrakan, kapal terbakar, tenggelam, dan kandas yang hampir terjadi setiap hari di berbagai perairan Indonesia.

James menganggap, semua persoalan itu belum tertangani. Karena banyak orang yang tidak tepat ngurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan.

Baca Juga : Gelar Rapimnas, Seknas Jokowi Fokus Bantu Pemerintah Atasi Pandemi

James meminta, para pembantu presiden yang berkaitan dengan sektor ini perlu menyingkirkan ego sektoral. Juga memprioritaskan pembenahan sektor transportasi laut untuk memaksimalkan Tol Laut dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Soal kejadian di Tanjung Priok, Forkami sangat mengapresiasi presiden yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri memberantas pungli dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Seharusnya, pejabat yang bertanggung jawab malu, karena Presiden langsung turun tangan. James usul agar Presiden atau menteri terkait berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan. Kemudian digantikan orang-orang yang tepat untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

"Pun kami mendengar Pejabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memasuki masa pansiun sehingga diperlukan pengganti. Kami harap presiden dapat menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengisi pos Dirjen Perhubungan Laut sehingga sektor transportasi laut dapat terurus dengan benar," tuturnya.

Baca Juga : Lima Lifter Indonesia Lolos Ke Olimpiade Tokyo

Ia berharap, presiden tidak tanggung-tanggung membereskan persoalan pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebab, jika persoalan pelabuhan bisa diperbaiki, langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin dekat.

Selama ini, perkembangan Tol Laut dan Poros Maritim seperti berjalan di tempat akibat lemahnya eksekusi dan tidak tepatnya orang-orang yang ditempatkan.

Forkami optimistis, di sisa waktu yang ada, Presiden dapat memperbaiki persoalan kusut kepelabuhanan di seluruh Indonesia. Dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya menjadi momentum untuk memutasi orang-orang yang tidak bisa becus mengurus sektor transportasi laut.

Lantas, seperti apa kriteria yang tepat? Kata James, mereka yang memiliki kecukupan ilmu, pengalaman, jaringan luas, dan dipercaya  dunia kemaritiman nasional bahkan internasional.

Baca Juga : Pertunjukan Seni Teater Karya Anak Bangsa Ramaikan Holland Festival

"Kalau tidak cakap dan mampu, mimpi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim tidak akan pernah terjadi," pungkasnya. [MEN]