Stok Vaksin Menipis, Sejumlah Kepala Daerah Teriak

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah kepala daerah yang berada di zona merah, teriak kekurangan stok vaksin. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bilang, daerahnya mengalami kekurangan stok vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.

Khofifah minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengirimkan vaksin Covid-19 ke Jawa Timur. “Jadi, ya kita berharap kita akan mendapatkan dropping sebanyak mungkin, sesegera mungkin untuk bisa memenuhi dosis kedua sekaligus perluasan dosis pertama,” ucap Khofifah, Rabu (4/8).

Pemprov Jawa Timur mengaku sudah berkomunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Pemprov Jawa Timur sendiri terus berupaya mengejar target 315.000 vaksinasi per hari dengan menggandeng sejumlah pihak.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata juga mengaku bahwa stok vaksin di wilayah sudah habis. "Memang sudah habis. Sudah tidak ada vaksin lagi. Sementara pendistribusian dari provinsi maupun pusat juga belum ada," kata Jeje, Kamis (4/8).

Dia juga sudah melakukan berbagai upaya lain untuk mendapatkan pasokan vaksin. Bahkan, Jeje sempat meminta bantuan tokoh masyarakat Pangandaran yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Harapannya, jejaring yang dimiliki Susi di tingkat pusat bisa membantu mempercepat pasokan vaksin untuk Pangandaran.

Baca juga : PLN Beri Bantuan Oksigen Untuk 7 Rumah Sakit Di Jawa Tengah

Keluhan kurangnya pasokan vaksin juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia berharap agar jatah vaksin dari Pemerintah Pusat ke daerah tidak diberikan secara ketengan. Sehingga target imunitas komunal (herd immunity) bisa tercapai.

"Akibatnya yang disuntik pertama bertemu dengan orang yang disuntik sudah dua kali. Akhirnya tak tercapai, yang satu sudah mulai melemah antibodinya, yang satu baru mulai membangun antibodinya. Jadi tidak tercapai (herd immunity). Jadi, statistiknya tercapai 70 persen, namun sebenarnya kumpulan orang tak setara antibodinya, herd immunity-nya tak tercapai," beber Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga mendorong agar Pemerintah mempertimbangkan opsi memberikan izin kepada masyarakat melaksanakan vaksinasi mandiri. "Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang paling penting manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal di Puskesmas," pungkasnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Ardiansyah berpendapat, tersendatnya pendistribusian vaksin saat ini tidak lepas dari panjangnya birokrasi yang harus ditempuh. Menurutnya, sebenarnya Pemerintah bisa saja membuka peluang bagi pendistribusian vaksin oleh pihak lain, misalnya swasta.

"Vaksin ini memang termasuk public goods. Oleh karena itu, bila pihak di luar pemerintah diberi kesempatan, perlu ada kanalisasi yang ketat. Misalnya, hanya diberikan kepada karyawan dan keluarga. Jadi, tidak seperti sekarang, karyawan dapat di kantor, keluarga dari pemerintah. Jangan campur-campur," ucapnya, Kamis (5/8). [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.