Dark/Light Mode

Survei New Indonesia: PPKM Turunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Minggu, 8 Agustus 2021 13:55 WIB
Hasil survei persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah oleh New Indonesia Research & Consulting. (Foto: Ist)
Hasil survei persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah oleh New Indonesia Research & Consulting. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Lonjakan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta memaksa pemerintah memperketat pembatasan sosial melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak awal Juli 2021.

Meskipun kurva penularan virus telah bergerak menurun, tetapi pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM dengan status level 3 dan 4. Pemerintah beralasan kebijakan tersebut merupakan pilihan terbaik antara kesehatan dan perekonomian.

Sayangnya, persepsi publik memandang, perpanjangan PPKM telah memukul telak banyak sektor usaha. Para pelaku usaha di sejumlah kota mengibarkan bendera putih sebagai simbol keterpurukan, karena pembatasan ketat terhadap usaha-usaha non-esensial dan kritikal.

Di sisi lain, pengucuran bantuan sosial (bansos) tidak sebanyak yang dilakukan pada awal pandemi tahun lalu. Justru solidaritas gotong-royong masyarakat yang spontanitas muncul untuk menolong warga yang harus menjalani isolasi mandiri dan terdampak secara ekonomi.

Baca juga : Survei New Indonesia: Baliho Puan Bertebaran, Ganjar Yang Kian Berkibar

"Kebijakan mengetatkan PPKM dan perpanjangannya merontokkan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi," ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/8).

Temuan survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi anjlok dalam tiga bulan terakhir. Jika dalam setahunan terakhir tingkat kepuasan berada di atas 60 persen, bahkan pernah mencapai kisaran 70 persen, kini merosot menjadi 59,7 persen.

Tingkat ketidakpuasan publik melonjak ke titik tertinggi sebesar 33,8 persen, setelah selama setahunan terakhir terus mengalami penurunan. Sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 6,5 persen.

"Pemerintahan Jokowi harus memastikan upaya penanganan Covid-19 untuk mengurangi beban rumah sakit, di tengah masih rendahnya cakupan vaksinasi," tegas Andreas.

Baca juga : Banteng Dan Gerindra Terancam, Demokrat Berpeluang Menang 2024

 Keberhasilan penanganan pandemi merupakan kunci untuk pemulihan ekonomi nasional. Menurut Andreas, pemerintah jangan berpuas diri dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen pada kuartal II/2021.

"Meroketnya pertumbuhan terjadi pada periode sebelum PPKM, dan dibandingkan dengan kuartal II/2020," lanjut Andreas.

Dengan lonjakan gelombang Delta, dikhawatirkan pertumbuhan pada kuartal berikutnya akan tertahan.

"Meningkatnya ketidakpuasan publik yang tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat bisa berdampak pada krisis politik seperti terjadi di banyak negara," pungkas Andreas.

Baca juga : Senayan Puji Kinerja Airlangga Cs

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 21-30 Juli 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.