Dark/Light Mode

Bicara Kepercayaan Rakyat Ke Pemerintah

Puan Cemas

Rabu, 28 Juli 2021 07:40 WIB
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Dok. DPR RI)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani ikut bicara soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam menangani pandemi Corona. Politisi PDIP itu cemas. Agar tak makin anjlok, Puan minta pemerintah bekerja serius.

Puan misalnya, menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang sampai 2 Agustus nanti. Kata dia, penyesuaian kebijakan yang sering dilakukan pemerintah terkait kebijakan PPKM harus mendapat dukungan atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Baca juga : Ingrid Kansil Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Puan, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, potensi penurunan kepercayaan tersebut harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga melalui proses yang bisa dipercaya masyarakat.

Baca juga : Wapres Minta Pengurus MUI Sejalan Dengan Pemerintah Soal Covid-19

Puan menjelaskan upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya, misalnya penurunan jumlah pemeriksaan atau “testing” pada saat-saat krusial seperti saat ini.

Kalau jumlah kasus harian turun, tetapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah’ kasus turun karena testing-nya diturunkan’. “Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” ujarnya.

Baca juga : Pejabat Lagi Rame-rame Minta Maaf

Antisipasi tersebut, menurut Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan “testing” selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.

Eks Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menilai jumlah pemeriksaan bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dipantau per daerah. Menurut dia, jika jumlah pemeriksaan kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap dikhawatirkan bisa menjadi “bom waktu” kemudian hari.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.