Survei IPO, Masyarakat Paling Puas Dengan Kinerja Kemensos

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Political Opinion (IPO) memotret tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program kerja kementerian yang dianggap baik selama pandemi Covid-19.

Dari 1.200 responden, sebanyak 76,1 persen di antaranya menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) paling baik kinerjanya dibanding kementerian yang lain.

"Kemensos 76,1 persen, Kementerian Kesehatan 61,7 persen, Kementerian BUMN 55 persen, dan Kementerian Dalam Negeri 51,3 persen," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam laporannya di publikasi survei nasional dan kajian opini publik bertajuk 'Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024, Sabtu (14/8).

Selanjutnya, Kementerian Keuangan mendapat 42,7 persen, Kemenko Perekonomian 36,8 persen, Kementerian PUPR 33,4 persen, Kemenko Maritim dan Investasi 30,8 persen.

Sedangkan tingkat kinerja paling buruk diisi Kementerian PPPA 0,1 persen, Kementerian Komunikasi dan Informatika 0,1 persen, Kementerian Sekretariat Negara 0,1 persen, Kementerian ESDM 0,1 persen, Kementerian Koperasi dan UKM 0,3 persen, Kementerian PAN-RB 0,3 persen, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan 0,4 persen.

Baca juga : Taji Zulhas Teruji, PAN Kini Nyalip PKS

IPO juga menangkap penilaian responden terkait program jaring pengaman sosial (JPS) apakah tepat sasaran dan efektif.

Untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden menyatakan tepat sasaran, 54,8 persen tidak tepat sasaran, 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Kemudian, dari 1.200 responden itu, 51 persen menyatakan program bantuan tunai efektif, 32 persen tidak efektif, sedangkan 17 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Untuk program bantuan sembako, 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.

Di sisi lain, sebanyak 62 persen responden menyebut, bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain.

Baca juga : Ini Lho, Bedanya Perhitungan Kalender Hijriah Dan Masehi

Untuk program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, sedangkan 7,5 persen menjawab abstain. Mayoritas responden juga menyatakan program tersebut tidak efektif.

"Terdapat 66,7 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi, 52,7 persen menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka," imbuhnya.

Metode survei yang dilakukan IPO yaitu terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel. Pada setiap desa terpilih akan dipilih secara acak, menggunakan random kish grid paper, sejumlah 5 RT.

Pada setiap RT dipilih 2 keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih satu responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor genap, sehingga total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50.

Pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Baca juga : Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Aktivis Serukan Keadilan Pembangunan

Pengaturan pengambilan sample menggunakan teknik multi stage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat.

Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Periode survei dilaksanakan pada 2-10 Agustus 2021. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.