Dark/Light Mode

Menteri Johnny : Kominfo Blokir Akses Layanan Pinjol Ilegal

Kamis, 19 Agustus 2021 20:30 WIB
Menkominfo Johnny Plate. (dok. Kemkominfo)
Menkominfo Johnny Plate. (dok. Kemkominfo)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal kian marak akhir-akhir ini. Banyak korban yang terjebak utang dengan jumlah berkali-kali lipat dari dana yang dipinjam.

Menyikapi masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengambil langkah tegas dengan memblokir/memutus akses layanan pinjol atau peer-to-peer lending fintech ilegal.

Langkah ini diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi masyarakat pengguna jasa pinjol.

Berita Terkait : Mei Boleh Lepas, Kini Warga AS Kembali Disarankan Pakai Masker

"Untuk memastikan perlindungan masyarakat pengguna jasa pinjam online dilakukan melalui langkah komprehensif. Termasuk yang paling tegas, pemutusan akses terhadap penyelenggara peer-to-peer lending fintech yang melaksanakan kegiatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Menkominfo Johnny Plate saat webinar "Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal", dikutip dari siaran pers, Kamis (19/8/2021).

Jasa pinjaman online ilegal ini harus diatasi karena mengganggu ruang digital. Blokir pinjaman online ilegal dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data per 17 Agustus, sudah ada 3.856 platform tekfin ilegal yang diblokir, termasuk jenis peer-to-peer lending. Upaya memberantas peer-to-peer lending ilegal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya dengan memutus akses.

Berita Terkait : OJK Blokir Ribuan Pinjol Ilegal, Yang Terdaftar Diawasi Ketat

Tidak hanya memutus akses, Kominfo juga melakukan upaya edukasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih cakap dalam menggunakan media digital.

"Keseluruhan materi atau kurikulum ini merupakan salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat agar semakin waspada dalam menggunakan internet, termasuk pada saat memilih penyedia jasa pinjaman online dan berhati-hati serta cerdas memberikan data pribadinya dalam kaitan dengan pelindungan data pribadi," kata Menkominfo.

Program literasi digital tersebut ditargetkan bisa menjangkau 12,48 juta peserta per tahun. Kegiatan akan dilakukan secara rutin mulai 2021 hingga 2024, dengan total saaran 50 juta peserta. [FAZ]