Dark/Light Mode

Perusahaan Pelat Merah Paling Patuh Lapor Kekayaan

Erick Bakal Wajibkan Anak Dan Cucu BUMN Lapor LHKPN

Rabu, 8 September 2021 06:40 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat. (Foto: rm.id).
Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat. (Foto: rm.id).

 Sebelumnya 
Kedua, secara berkala memon­itor persentase pemenuhan pel­aporan LHKPN bagi Wajib Lapor BUMN dan Wajib Lapor Kemen­terian BUMN. Ketiga, meminta direksi untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN. Keempat, menjadikan LHKPN sebagai data untuk Talenta BUMN. Dan, menjadi persyaratan kepatuhan bagian dari syarat Fit and Proper Test untuk calon Direksi BUMN.

Di kesempatan yang sama, Depu­ti Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi kepatuhan kelom­pok yudikatif dan BUMN. Menu­rutnya, kedua kelompok tersebut paling patuh lapor LHKPN.

Baca juga : Erick Thohir Bakal Wajibin Petinggi Anak Dan Cucu Usaha BUMN Laporin Hartanya

Ia bilang, secara global, tingkat kepatuhan dari eksekutif, legis­latif, yudikatif, BUMN/BUMD dari 2017 sampai 2020 rata-rata kepatuhannya sudah hampir 100 persen. “Kalau kepatuhannya sudah membaik, sekarang kami berangkat ke yang namanya akurasi atau kebenaran isi di dalamnya,” jelas Pahala.

Dari kelompok yudikatif, kata Pahala, hanya ada dua institusi, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekarang sudah hampir semua pejabat dari dua instansi ini, terutama MA yang mem­bawahi sekitar 8 ribu hakim, melaporkan LHKPN.

Baca juga : Parpol Harus Dorong Kadernya Di DPR Rajin Lapor LHKPN

“Rata-rata sudah hampir 100 persen telah menyampaikan LH­KPN. Jadi sekali lagi kami apresiasi dari kelompok yudikatif dan kelompok BUMN,” ujarnya.

Menyoal ini, Direktur Celios (Center of Economics and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, BUMN memiliki tanggung jawab sosial dalam men­jalankan perusahaan milik negara. Baginya, pelaporan LHKPN ini sebagai wujud dari pemenuhan tanggung jawab tersebut. Dia mengapresiasi kepatuhan BUMN.

Baca juga : Pak Sandiaga, Selamatkan Seniman Dan Budayawan Kita

“Hal itu berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.