Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Provinsinya Juara Satu Korupsi
Ketua KPK Ingatkan Legislator Jabar Jangan Korupsi!
Rabu, 8 September 2021 13:55 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak penyumbang kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.
Firli mengungkapkan hal itu di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9).
"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," ungkap Firli.
Baca juga : Politisi Hanura Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah
Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu pun meminta para anggota DPRD Jabar tidak melakukan korupsi. Dia juga mengingatkan para legislator yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi. Khususnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, kata mantan Kapolda Sumatera Selatan ini, semuanya rawan korupsi.
"Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan, ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya, ada kerawanan juga,” bebernya.
Baca juga : Kasus Covid Turun, Kapolri Ingatkan Warga Jangan Euforia
Jenderal polisi bintang tiga itu juga mengungkapkan, modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Firli pun mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.
Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya