Dark/Light Mode

Banprov Indramayu, KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto

Kamis, 29 Juli 2021 14:30 WIB
Mantan Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Barkah Surahman. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Mantan Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Barkah Surahman. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto dalam kasus suap dana bantuan provinsi (Banprov) Indramayu tahun 2019.

Selain Waras, KPK juga bakal memeriksa dua legislator Jabar lainnya, yakni Yusuf Puadz dan M Iqbal. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Ade Barkah Surahman, kolega mereka di DPRD Jabar.

Berita Terkait : Firli Bahuri: Supervisi KPK Sudah Selesai

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (29/7).

Nama Waras sebelumnya sempat mencuat dalam kasus suap Meikarta. Dalam persidangan kasus itu, politikus PDI Perjuangan itu disebut berperan dalam mengalirkan uang suap kepada pihak Pemprov Jabar guna mempercepat izin pembangunan Meikarta.

Berita Terkait : Praperadilan Ditolak, KPK Lanjutkan Pengusutan Korupsi Pejabat Pajak

Meski telah bolak balik diperiksa terkait kasus Meikarta, namun hingga kini anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP tersebut belum juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Dalam kasus suap Banprov, KPK telah menetapkan Anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ade Barkah Surahman serta Anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani.

Berita Terkait : KPK dan Bhayangkari Babel Ajak Organisasi Perempuan Lawan Korupsi

Ade diduga menerima Rp 750 juta dari seorang pihak swasta bernama Carsa ES. Sementara, Siti diduga menerima uang sebesar Rp 1,05 miliar dari Abdul Rozak Muslim. Uang itu diduga merupakan bagian dari Rp 9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa.

Uang itu diduga diberikan agar Ade dan Siti memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jabar untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Indramayu diperjuangkan Ade selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jabar dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jabar. [OKT]