Dark/Light Mode

Terbitkan Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya Tak Reaktif Hadapi Rakyat

Kamis, 16 September 2021 22:10 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merintahkan anak buahnya lebih humanis. Perintah itu dituangkan dalam telegram yang diterbitkan 15 September 2021 lalu.

Telegram ini, buntut dari teguran Presiden Jokowi belum lama ini. Kepala Negara gerah melihat sikap reaktif pihak kepolisian terhadap warga sipil dalam setiap kunjungan kerja (kunker) ke daerah.

Ia tidak ingin warga yang menyampaikan aspirasi lewat poster dan spanduk di jalanan yang dilaluinya ditangkap-tangkapin.

Berita Terkait : Instruksi Kapolri Agar Polisi Humanis Disambut Baik Kompolnas

Mendapat arahan itu, Jenderal Listyo Sigit gercep menerbitkan telegram. Telegram yang diterbitkan malam-malam itu bernomor: STR/862/IX/PAM.3./2021. Diteken oleh Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto.

Ada sejumlah poin pedoman pengamanan kunker Presiden Jokowi dalam telegram itu. Khususnya ketika munculnya poster atau spanduk yang dibentangkan masyarakat.

"Pertama, setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (15/9).

Berita Terkait : Puji Instruksi Kapolri Agar Polisi Humanis, Lemkapi: Itu Sangat Baik...

Kedua, apabila ada masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan Undang-undang, maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Ketiga, siapkan ruang bagi masyarakat/kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik.

Keempat, apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakannya tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Berita Terkait : Ketua Komisi III: Bukti Institusi Polri Terima Masukan Masyarakat

Kelima, penegasan kepada seluruh Kasatwil bahwa kehadiran setiap pejabat VIP/VVIP di lokasi kunjungan wajib diamankan oleh petugas Polri mendasari SOP yang ada.

Keenam, unsur pengamanan dipersiapkan secara profesional dan seimbang serta tidak underestimate sehingga sewaktu-waktu situasi berkembang dapat segera merespons.

Poin ketujuh, setiap situasi yang berkembang diminta untuk dicermati. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan tindakan yang tepat. "Dalam pelaksanaannya agar senantiasa berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait lainnya," begitu bunyi poin terakhir telegram tersebut. [SAR]