Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Ekonomi Terganjal Tingginya Kasus Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil survei nasional bertajuk Outlook Ekonomi Indonesia dalam Persepsi Publik, yang dirilis Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) pada hari ini, Rabu (13/10), mengungkap ketidakpuasan mayoritas publik terhadap terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi di kuartal III dan menjelang kuartal IV tahun 2021.

“Sekitar 57,63 persen publik tidak puas terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Yang puas, hanya 40,12 persen. Sedangkan 2,25 persen lainnya, tidak menjawab dan tidak tahu,” kata.Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa melalui keterangan persnya, Rabu (13/10).

Herry menjelaskan, ada 3 alasan utama yang mendasari ketidakpuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Nomor satu, tingginya kasus korupsi.

Baca juga : Bandara Mopah Siap Kerek Ekonomi Bumi Cendrawasih

“Ada 21,9 persen publik melihat masih tingginya kasus korupsi, 19,96 persen melihat tingginya kemiskinan dan pengangguran, 19,31 persen publik menginginkan menteri bidang ekonomi segera di-reshuffle, serta 18 persen pendapatan usaha dan 12,36 persen pendapatan keluarga yang cenderung menurun saat pandemi Covid-19 menjadi beberapa alasan fundamental menguatnya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah kuartal III ini,” urai Herry.

Sementara 40,12 persen publik yang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah saat ini, memiliki 2 alasan utama dalam pandangannya.

"Dalam konteks ini, ada 2 hal yang mendominasi. Yakni stabilnya kepemimpinan Presiden Jokowi (31,46 persen) dan kinerja pembantu presiden/menteri bidang ekonomi yang optimal (38,63 persen)," terang Herry.

Baca juga : Konsumsi Publik Pulih, Kinerja Ekonomi 2022 Moncer

Survei tersebut juga memaparkan 14 kebijakan ideal dan urgent yang harus dilakukan pemerintah saat ini.

Yaitu pemberantasan korupsi (15,88 persen); pemulihan ekonomi nasional (12,86 persen); reshuffle kabinet (12,63 persen); penegakan hukum dan HAM (11,38 persen); perbaikan kesejahteraan sosial nasional (10,88); penguatan pertanahan dan keamanan nasional (9,38 persen); peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (6,87 persen); dan ekspor produk lokal ke luar negeri (3,88 persen).

Selain itu, juga ada peningkatan produktivitas sumber daya alam seperti migas, batubara, dan lain-lain (3,62 persen); pemulihan kesehatan nasional (3,12 persen); reformasi birokrasi dan pelayanan publik (3,12 persen); peningkatan inovasi dan program kerja pemerintah (2,88 persen); penguatan sinkronisasi serta penguatan kolaborasi pusat dan daerah (2,13 persen);  kebijakan lainnya (1,37 persen).

Baca juga : Survei NSN: Kepuasan Publik Jakarta Terhadap Anies Menurun

Survei ini melibatkan 800 responden secara proporsional di 34 provinsi dalam waktu pelaksanaan 7-10 Oktober 2021, dengan menggunakan metode simple random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen. Serta margin of error 3,5 persen dan uji validitas (spot check) 20 persen. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.