KPK Tidak Pernah Cari-cari Kesalahan, Tapi Kesalahan Pasti Bisa Kami Temukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD ke Semarang, Kamis (11/11).

Mereka dikumpulkan dalam satu forum di Gedung Grhadhika Bhakti Praja untuk mendengarkan arahan dari tamu istimewa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi. Serta cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah, agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat para Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

“Jadi, kemarin saya ditelpon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka, saya ajak semua bupati/ wali kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama, untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi,” kata Ganjar, seperti dilansir laman Pemprov Jawa Tengah.

Politisi PDIP itu menambahkan, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki grup Whatsapp dengan para pimpinan KPK, untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Baca juga : Firli Minta Kepala Daerah Permudah Izin Usaha Tanpa Korupsi

Banyak di antara mereka yang tidak tahu apa jenis kesalahannya, sehingga harus berurusan dengan aparat.

“Banyak kegelisahan kawan-kawan. Apalagi, saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya, kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,” kata Ganjar.

Dalam pertemuan itu, KPK memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Seperti jual beli jabatan, kolusi, pungli, perizinan, dan lainnya. Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga, agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi.

“Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan, kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis kepada Firli dan Ganjar. Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

 “Kami semua ini takut dan tidak mau di-OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami, dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini, tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu, kalau yang dilakukannya itu salah,” katanya.

Selain itu, juga ada pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji. Menurutnya, banyak kepala daerah yang melakukan korupsi, karena kecilnya biaya operasional kepala daerah. Sementara, ongkos Pilkada tiap 5 tahunan sangatlah mahal.

Baca juga : Harga Tes Mahal, Ekonomi Dan Pariwisata Jadi Sulit Bangkit

“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi  bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan.

Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah menjaga integritas.

“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi, saya minta kepada seluruh bupati/ wali kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” papar Firli.

Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

“KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” tegasnya.

Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu.

Baca juga : Ini Harta Kekayaan Azis Syamsuddin

Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

“Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktivitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Firli, KPK telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi, hingga jual beli suara.

Caranya, semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

“Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, supaya mereka tidak melakukan korupsi,” pungkas Firli. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.