Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Syarief Hasan Dukung Pemerintah Batasi Pintu Masuk Internasional

Selasa, 30 November 2021 09:43 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan pembatasan sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia di tengah penyebaran Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia masih bertambah dan merebaknya kembali varian baru Covid-19.

Syarief Hasan menilai, sikap pemerintah memang harus tegas terhadap masuknya WNA. Sehingga menunjukkan sensivitas Pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

"Pemerintah masih membatasi sebagian aktivitas masyarakat dengan alasan Covid-19, maka sudah tepat jika Pemerintah juga melarang masuknya WNA. Ini bisa memperbaiki perspektif masyarakat terkait sensivitas Pemerintah terhadap masyarakat kecil yang sedang kesulitan ekonomi," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Baca juga : Menteri Trenggono Janjikan Pemanfaatan APBN Untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Syarief menilai, pembatasan tersebut harus benar-benar diterapkan oleh Pemerintah. "Tentu kita mendukung kebijakan tersebut. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut tidak tegas di lapangan seperti yang terjadi beberapa bulan sebelumnya saat dikeluarkan pelarangan masuknya WNA," tegasnya.

Apalagi, menurut Syarief, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 berpotensi masuk ke Indonesia dari luar negeri.

"Kalau kita sudah mengakui bahwa Pandemi Covid-19, varian Delta, hingga terbaru berawal dari luar negeri, maka seharusnya kita melakukan pelarangan terhadap masuknya WNA ke Indonesia hingga pada level implementasi di lapangan," ungkap Syarief.

Baca juga : Epidemiolog Dukung Langkah Pemerintah Antisipasi Varian Omicron

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal. Namun, ini harus dilarang selama dalam masa transisi dan munculnya varian baru ini.

"Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi transisi setelag melewati gelombang kedua Covid-19. Kita juga berada di tengah merebaknya varian baru sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," ingat Syarief.

Syarief meminta pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Negara lain melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Cari Solusi Proyek Jakarta Monorail

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk terus mengambil kebijakan yang tegas. Pemerintah harus mengevaluasi implementasi Protokol Kesehatan di lapangan.

"Pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA sehingga potensi penyebaran varian baru semakin ditekan. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan Pandemi Covid-19," pungkas Syarief. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.