Dewan Pers

Dark/Light Mode

Raih Anugerah Meritokrasi 2021

Sekjen MPR: Bukti Reformasi Birokrasi Berjalan

Selasa, 7 Desember 2021 19:50 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Maruf Cahyono saat menerima Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari KASN di Surabaya, Selasa (7/12). (Foto: Ist)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Maruf Cahyono saat menerima Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari KASN di Surabaya, Selasa (7/12). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Maruf Cahyono bangga Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR mendapat Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari KASN. Anugerah ini merupkan wujud nyata bahwa reformasi birokrasi berjalan di Setjen MPR.

"Bangga mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ujar Ma’ruf setelah Sekretariat Jenderal MPR mendapat Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12).

Anugerah ini diberikan oleh KASN kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan katagori baik dan sangat baik.  

Acara yang digelar di Kota Pahlawan tersebut sangat istimewa. Selain hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga hadir secara langsung Ketua KASN, Agus Pramusinto; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga sejumlah kepala lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.  

Berita Terkait : Mahfud Minta Pemda Konsisten Jalankan Reformasi Birokrasi

Anugerah Meritokrasi menurut Ma’ruf Cahyono, tidak hanya sebagai wujud capaian prestasi sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Setjen MPR tetapi juga bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi. "Anugerah ini merupkan wujud nyata bahwa reformasi birokrasi berjalan di Setjen MPR," ujarnya.  

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu berharap ke depan sistem pembinaan ASN di lingkungan Setjen MPR dapat mewujudkan para ASN yang professional, netral dan  mampu melayani para anggota MPR dan masyarakat, sebagai sistem pendukung  tugas-tugas dan kewenangan konstitusional MPR.

Menurut pria asal Banyumas itu, Anugerah Meritokrasi menjadi instrument yang mendukung upaya pembinaan ASN secara lebih transparan, dan akuntabel, sehingga melahirkan para ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya melalui satu sistem yang betul-betul menghargai prestasi kerja.

"Anugerah ini juga akan memudahkan bagi Setjen MPR untuk menempatkan para ASN sesuai dengan kompetensi umum maupun bidang yang dimilikinya," tuturnya.

Berita Terkait : Syarief Hasan Dukung Pemerintah Batasi Pintu Masuk Internasional

Dengan kompetensi yang dimiliki, Ma’ruf Cahyono yakin tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja dengan lebih maksimal.

Anugerah Meritokrasi disebut akan memberikan kemandirian bagi sistem pembinaan PNS di lingkungan Setjen MPR untuk bisa menentukan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan melalui suatu alat ukur yang sudah ditentukan dalam sistem.

Harapannya, dengan penghargaan ini akan terus memacu semangat untuk terus meningkatkan sistem pembinaaan ASN Setjen MPR sebagai pelaksanaan dari manajemen PNS. Sehingga melahirkan sumber daya manusia aparatur, para birokrat yang dapat bekerja secara profesional meskipun ruang lingkup tugas layanannya berada dalam lembaga legislatif.  

Hal demikian menurut Ma’ruf Cahyono menjadi suatu tantangan sekaligus peluang untuk birokrasi yang memiliki kemampuan kerja dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis, lembaga politik, namun bisa menjalankan tugas-tugas secara professional. "Sehingga tugas yang dilaksanakan dapat memuaskan para anggota MPR dan masyarakat," paparnya.    

Berita Terkait : Raih Paramakarya 2021, Abuba Terus Inovasi Produk Dan Tingkatkan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem merit, disebutkan oleh Ma’ruf Cahyono. Pertama, kualitas dari SDM aparatur untuk memberikan suatu layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota MPR maupun masyarakat. Kedua, kebutuhan SDM yang masih kurang kuantitasnya. Untuk menutupi kekurangan ini maka perlu meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan jumlah yang terbatss tidak menjadi kendala dalam tugas pelayanan. Kekurangan jumlah ASN  dapat ditutupi dengan meningkatkan SDM yang berkualitas.

"Ketiga, diakui bahwa lembaga politik sangat dinamis tugas-tugasnya, sehingga dengan sistem merit, Setjen MPR mampu melaksanakan pembinaan ASN secara transparan dan akuntabel," tuturnya. [TIF]