Dewan Pers

Dark/Light Mode

Stop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Tak Ingin BNPB Hilang

Jumat, 3 Juni 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis. (Foto: Dok. DPR)
Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis. (Foto: Dok. DPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Langkah ini terpaksa dilakukan, lantaran tidak ada titik temu dengan Pemerintah soal pelembagaan penanggulangan bencana.

Pemerintah menginginkan lembaga penanggulangan bencana cukup diatur dengan penyebutan badan. Hal ini kontras dengan DPR yang justru menghendaki agar persoalan bencana pelembagaannya diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Senayan tak ingin lembaga BNPB hilang.

Berita Terkait : Demi Ketahanan Pangan Nasional, Mentan Dukung Pasokan Pupuk Indonesia

“Sesungguhnya Komisi VIII berniat memperkuat BNPB, namun nampaknya dari Pemerintah ada miskomunikasi siapa leader penanggulangan bencana,” jelas anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis.

Politisi Golkar ini menegaskan, Komisi VIII menghendaki BNPB bisa kuat, mandiri, baik dalam sisi anggaran maupun dalam sisi strukturalnya. Di undang-undang eksisting yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, di bab kelembagaan dengan lugas disebut BNPB.

Berita Terkait : Di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB, Puan Ingatkan Semangat Konferensi Asia Afrika

“Inilah yang tidak bisa kita pertemukan. Antara Kementerian Sosial dengan DPR tidak ada kesepahaman sehingga terhenti. RUU ini diputuskan (dihentikan pembahasannya) dalam rapat paripurna,” jelasnya di Jakarta, kemarin.

Dengan penghentian ini, lanjutnya, undang-undang eksisting yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tetap menjadi dasar hukum dalam setiap aspek penanggulangan bencana.
 Selanjutnya