Basarah: Waspadai Dua Kelompok Pembajak Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2019 menyisakan kondisi bangsa yang terpecah. Untuk mengatasinya, diperlukan model resolusi konflik yang bersendikan jati diri dan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia punya banyak referensi sejarah berupa kearifan para pendahulu dalam menyelesaikan perbedaan. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Ahmad Basarah saat berpidato di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Persatuan Alumni (PA) GMNI Kalimantan Barat, di Wisma Nusantara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat kemarin. Rakerda ini mengambil tema "Konsolidasi Kebangsaan dalam Memajukan Daerah". Selain Basarah, acara ini juga dihadiri Gubernur Kalbar Soetarmidji dan alumni beserta kader GMNI se-Kalbar serta alumni dan kelompok Cipayung Kalbar. 

Basarah mencontohkan bagaimana kenegarawanan tokoh-tokoh bangsa, baik golongan nasionalis maupun Islam, menyelesaikan perdebatan ideologis perihal dasar negara dalam sidang BPUPK dan PPKI. Tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo berhasil mencapai titik temu yang elegan, yang menitikberatkan Indonesia berdiri sebagai negara nasional yang religius dengan nama Pancasila. 

Baca juga : Ada 8 Kelompok Yang Bermain Dalam Kerusuhan 21-22 Mei

“Kalau pemilu, yang sekedar agenda rutin lima tahunan, yang sifatnya lebih praktis, maka tentu lebih mudah menyelesaikannya,” ucap Basarah.

Ketua Umum DPP PA GMNI ini mengkawatirkan, ada kelompok atau golongan yang memang sengaja mengalang-halangi persatuan di antara sesama anak bangsa. Kelompok ini memang menginginkan konflik sebagai pintu masuk untuk mendompleng agenda-agenda tersembunyi mereka. 

“Salah satu pola mereka adalah membajak demokrasi. Dengan menumpangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, mereka leluasa mempropagandakan misi ideologisnya. Sehingga kita bisa rasakan bagaimana Pilkada 2017 sampai Pemilu 2019, ruang publik kita dipenuhi narasi adu domba, isu SARA, berita bohong, dan ujaran kebencian secara tersruktur, sistematis dan massif,” terang Wakil Sekjen DPP PDIP ini. 

Baca juga : Inilah Jalan Demokrasi

Di sisi lainnya, Basarah juga mengurai bahwa kelompok pemilik modal ikut membajak demokrasi dengan praktik pilkada bahkan pilkades yang berbiaya mahal. Akibatnya, modal menjadi penentu seseorang untuk menjadi pejabat publik. Bukan visi, misi apalagi program. 

“Dua kelompok inilah, yang sedang mengancam proses konsolidasi demokrasi kita. Kalau kelompok ekstrimis hendak ‘membunuh’ demokrasi dengan menumpangi agenda demokrasi. Kelompok pemodal atau borjuis juga hendak ‘membonsai’ demokrasi dengan mengenyampingkan daulat rakyat menjadi daulat modal,” beber Basarah.

Oleh karena itu, Basarah mengimbau segenap elite bangsa untuk segera bersatu padu menghadapi ancaman dan gangguan kelompok-kelompok pembajak demokrasi tersebut. Organisasi masyarakat seperti PA GMNI dan ormas-ormas lainnya beserta pemerintah jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bersatu. “Karena dengan persatuanlah bangsa ini akan mampu mengatasi ancaman dan tantangan masa kini dan masa depan,” pungkas penulis buku Bung Karno, Islam dan Pancasila ini. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.